TANGERANG-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel benar-benar kekurangan pegawai di jajaran struktural pemerintahannya. Sebab, dari 5.000-an pegawai saat ini, hanya 1.800-an pegawai yang bisa diberdayakan di kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sedangkan sisanya bekerja di dinas pendidikan dan kesehatan yang berada di lapangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Dudung E Diredja mengatakan, saat ini Tangsel belum bisa memberikan pelayanan maksimal di pemerintahannya. Sebab, secara struktural, Tangsel masih sangat kekurangan pegawai. “Kami hanya punya 5.000 pegawai, itupun kebanyakan pekerja lapangan, sedangkan yang bekerja di kantor hanya 1.800-an orang saja,” jelas Dudung Kamis (14/3).
Menurut Dudung, idealnya dengan luas dan tingkat pelayanan yang sangat luas, Tangsel membutuhkan sedikitnya 11 ribu karyawan, dimana setengahnya bekerja sebagai staf teknis, dan sisanya bekerja sebagai staf struktural di kantor dinas, kecamatan dan kelurahan.
“Kalau saat ini kami akui pelayanan belum maksimal. Sebab, kami masih kekurangan staf di kantor-kantor kami,” imbuhnya.
Belum lagi, dampak kekurangan pegawai ini berimbas pada kinerja penggunaan anggaran. Dimana, Tangsel yang saat ini memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp1,7 triliun, tidak cukup pegawai untuk menggunakan anggaran yang sangat besar itu.
“Bayangkan saja 1.800 orang mengelola anggaran Rp1,7 trilun, pasti kerjaannya akan menumpuk. Wajar jika pembangunan juga tidak optimal,” imbuh Dudung.
Meskipun begitu, dengan kekurangan pegawai saat ini, pihaknya masih bisa bernafas lega karena staf, pejabat eselon IV, III dan II, di Kota Tangsel masih mau bekerja keras untuk mengelola anggaran dan program yang begitu banyak.
“Kami harapan, tahun 2013 ini, Pemkot masih bisa menmbah jumlah pegawainya. Kami akan coba usulkan ke pusat, karena moratorium penerimaan CPNS sudah dihentikan,” tandasanya.
Ditanya berapa banyak kebutuhan pegawai yang akan diusulkan tersebut, Dudung mengatakan, setidak-tidaknya pihaknya ingin usulan maksimal, yakni sebanyak 7.000 pegawai yang bisa diusulkan. Namun, soal kuota, hal itu masih dinegosiasikan dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan juga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen-PAN).
“Yang kami usulkan mencapai 7.000, tapi soal berapa yang diterima sedang kami negosiasikan,” singkatnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tangsel Firdaus mengatakan, pihaknya juga sudah mengirimkan surat pengajuan penerimaan CPNS kepada Kemen-PAN dan BKN.
Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah tahun ini akan dibuka lowongan CPNS di Tangsel, serta belum bisa memastikan berapa kuota yang dialokasikan untuk daerah termuda di Provinsi Banten tersebut. “Memang sudah kami usulkan, kami masih tunggu jawaban Pusat,” katanya. (KUN)
