About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Cuaca Tangerang#Jemaah Haji Tangerang 2026#SPMB 2026#Tips Kesehatan#Tips Teknologi#Tips Keuangan#Tips Bisnis#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Kriminal Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Properti Tangerang

Tangsel Segera Miliki BPSK

| Kamis, 2 Mei 2013 | 21:49

Peta Tangsel (tangerangnews / dira)

 
 

 
TANGSEL-Kota Tangsel akan segera memiliki perangkat penting dalam masalah sengketa konsumen. Yaitu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Organisasi ini, baka segera dibentuk. Menyusul, terbitnya SK Walikota Tangsel tentang Tim Seleksi Anggota BPSK Kota Tangsel.
           
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsl pekan depan pihaknya akan segera membentuk Tim Selesi anggota BPSK. “Setelah timnya dibentuk, akan langsung melakukan seleksi bagi calon anggota BPSK,” ujar Muhammad, Kamis (5/2).
 
            Anggota BPSK itu terdiri dari perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga konsumen dan pengusaha atau produsen. “Sekitar 10 orang anggotanya,” imbuh Muhammad. Setelah BPSK terbentuk, lanjut Muhammad, maka konsumen akan lebih terlindungi. Sebab, badan itu merupakan organisasi yang berwenang melakukan mediasi antara pengusaha dan warga sebagai konsumennya.
 
            Selain itu, BPSK posisinya tidak berkaitan langsung dengan pemerintah. Organisasi ini, berkedudukan independen dalam menentukan pembelaan kepada konsumen. “Apabila ada sengketa konsumen, maka mereka yang menyelesaikan. Bahkan nanti bisa langsung memberikan fasilitasi sebelum ke ranah hukum,” jelasnya.
 
            Atau, lanjut Muhammad, BPSK itu seperti pengadilannya masalah perdagangan. Apa pun yang terjadi dan merugikan konsumen, bisa diadukan ke BPSK. “Pembentukkan BPSK ini melalui SK Presiden, yang sudah ada sejak 2012. BPSK ini memang tidak bisa dibentuk sembarangan, harus Presiden langsung,” jelasnya.
           
Setelah SK Presiden terbit, kemudian Walikota Tangsel membuat SK. Ini berlaku untuk menunjuk Sekda Kota Tangsel dalam membentuk tim seleksi anggota BPSK. Setelah tim melakukan seleksi, BPSK pun dilantik dan langsung jalan. “Untuk operasionalnya, nanti dianggarkan oleh APBD melalui ajuan dari Disperindag,” imbuh Muhammad.
 
            Keberadaan BPSK sendiri, menurut Muhammad sangat penting. Mengingat, Tangsel merupakan kota yang dibesarkan dengan perdagangan dan jasa. Dengan demikian maka, gesekan antara konsumen dan produsen akan banyak di Kota Tangsel. “Ini penting sekali karena sebagai bentuk perlindungan konsumen. Kayak perumahan misalnya, sudah bayar tapi tidak jadi-jadi. Nanti, bisa mengadu ke BPSK. Kalau tidak selesai melalui BPSK, akan dibawa ke ranah hukum,” jelasnya. (KWN)
 
KOMENTAR ANDA
MANCANEGARA
Malaysia Pangkas Harga Solar Jadi Rp9.000-an per Liter, Ini Alasan di Baliknya

Malaysia Pangkas Harga Solar Jadi Rp9.000-an per Liter, Ini Alasan di Baliknya

Selasa, 23 Juni 2026 | 11:51

Pemerintah Malaysia memutuskan menurunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.061 per liter mulai Juli 2026.

today tagTODAY TAG
SPORT
GRID Cardio Rush 2026 Ajak Pelari Tangerang Maraton Sambil Donasi Pohon, Target Tanam 1.500 Bibit

GRID Cardio Rush 2026 Ajak Pelari Tangerang Maraton Sambil Donasi Pohon, Target Tanam 1.500 Bibit

Jumat, 10 Juli 2026 | 20:12

Event lari GRID Cardio Rush 2026, kembali digelar GRID Fitness pada 2 Agustus 2026 mendatang di Carstensz Mall, Gading Serpong, Tangerang.

PHOTO
photo
OPINI
Menanti Keadilan Pendidikan untuk Madrasah Aliyah di Banten

Menanti Keadilan Pendidikan untuk Madrasah Aliyah di Banten

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:58

Masuknya MA swasta ke dalam Program Sekolah Gratis sejatinya merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan. Madrasah Aliyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi berilmu

BANTEN
Jadi Penggerak Ekonomi Nasional, PLN Beri Suplai Kelistrikan untuk Sektor Kelautan dan Perikanan

Jadi Penggerak Ekonomi Nasional, PLN Beri Suplai Kelistrikan untuk Sektor Kelautan dan Perikanan

Kamis, 9 Juli 2026 | 18:44

PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan pengelolaan ruang laut.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED