TANGERANGNEWS.com-Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe, memprotes kebijakan migrasi siaran TV analog ke digital atau analog switch off (ASO). Ia mengeklaim, merugikan masyarakat Jabodetabek, karena tidak lagi dapat menikmati siaran TV tanpa menggunakan set top box.
“MNC Group menyadari, tindakan mematikan siaran dengan sistem Analog ini sangat merugikan masyarakat Jabodetabek, diperkirakan 60% masyarakat di Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati tayangan televisi secara analog,” kata Hary Tanoe dilansir dari Inilah, Sabtu, 5 November 2022.
Tanoe pun semula mengaku MNC Group tak pernah menerima surat tertulis terkait pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung program ASO. Dengan begitu tidak ada kewajiban perusahaan untuk melakukan migrasi ke TV digital tersebut.
“Secara fakta, permintaan (untuk menghentikan siaran analog) tersebut kami laksanakan,” ungkap Tanoe.
Baca juga: Siaran TV Analog Disuntik Mati, Simak Cara Cek Kode Pos dan Pasang Set Top Box
MNC Group memandang adanya kebijakan yang saling bertentangan terutama jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
“Analog Switch Off dilakukan hanya di wilayah Jabodetabek dan tidak dilakukan secara serentak secara Nasional, membuktikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut benar adanya dan diakui secara implisit pemberlakuannya oleh Kominfo,” lanjut Tanoe di salah satu poin keberatannya dengan program migrasi yang berujung pada ASO.
Tanoe menganggap ada semacam standar ganda yang ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika berkaca pada UU itu, seharunya siaran TV analog dimatikan secara nasional dan serentak, bukan lagi hanya terbatas wilayah Jabodetabek.
Baca juga: Apa Sih Manfaat Set Top Box TV Digital? Simak Ulasan Berikut
“Seharusnya wilayah di luar Jabodetabek harus juga diberlakukan Analog Switch Off dengan demikian artinya keputusan Analog Switch Off terbatas di wilayah Jabodetabek bukan perintah Undang- Undang, tetapi adalah keputusan dari Kominfo semata,” lanjut dia.
Dengan segala persoalan yang ada Hary Tanoe menyebut akan mengajukan tuntutan pidana dan perdata demi memperoleh kepastian hukum termasuk kepentingan masyarakat luas.
Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.
TODAY TAG
Persiapan venue pertandingan terus dikebut Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 yang semakin dekat.
Percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Bagi sebagian besar orang, dunia akademik dan politik adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu adalah menara gading tempat para pemikir memburu kebenaran, sementara yang lain adalah arena berlumpur tempat kekuasaan diperebutkan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
