TANGERANGNEWS.com-Perusahaan startup besutan Belva Delvara, Ruangguru melakukan pemutusan hubungan kerja (OHK) terhadap ratusan karyawannya. Alasan PHK dilakukan karena memburuknya iklim pasar global.
"Keputusan sulit ini diambil karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis," tulis penjelasan Corporate Communications Team Ruangguru seperti dinukil dari detikcom pada Sabtu (19/11/2022).
Perusahaan menyampaikan semua yang terkena PHK telah mendapatkan haknya sesuai aturan yang berlaku, mulai dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak misalnya ganti rugi sisa cuti.
"Semua dibayarkan penuh tanpa potongan dan gaji bulan terakhir bekerja dibayarkan penuh. Kami juga memperpanjang asuransi bagi yang terdampak," tulis penjelasan Ruangguru.
BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas Pembelajaran, Wali Kota Tangerang Minta Guru Manfaatkan Teknologi
Ruangguru juga menyatakan perusahaan berkomitmen untuk membantu eks karyawannya mendapatkan pekerjaan baru setelah terkena PHK.
Perusahaan juga berjanji mengalokasikan tim rekruter Ruangguru khusus dan memberikan dukungan konsultasi karier, psikologis, dan akses kelas pengembangan karier jika dibutuhkan.
Ruangguru juga menegaskan pemberitahuan PHK kepada karyawan tidak dilakukan melalui email, melainkan dilakukan secara pertemuan empat mata dengan manajer tim terkait.
"Selain itu juga, pemberitahuan tidak dilakukan via email, tapi disampaikan langsung saat one on one meeting dengan manager terkait," tulis penjelasan Ruangguru.
Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan membuka akses nomor pribadinya, yakni 0811-1123-9696 bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)
TODAY TAG
Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.
Wali Kota Tangerang Sachrudin menyerahkan bonus dengan total nilai sebesar Rp8,032 miliar kepada atlet pelajar yang berhasil meraih medali pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Banten.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
