Fenomena Sarjana Pengangguran
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17:50
Lagu lama berulang kembali, pengangguran dari gelar sarjana semakin banyak. Realitasnya gelar sarjana ternyata bukan jaminan seseorang akan terhindar dari ancaman pengangguran.
TANGERANG-Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengeluhkan terkait perbaikan jalan rusak di Kota Tangerang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten. Pasalnya, jalan provinsi yang diperbaiki kerap rusak kembali, sehingga pelaksanaannya perbaikan terkesan asal.
“Contohnya saat ngaspal jalan di Larangan dan Banjar Wijaya, itu dilakukan awal Bulan Januari saat musim hujan, sekarang jalannya jadi bolong-bolong dan akhirnya masyarakat ngeluhnya ke kita. Saya rasa tata pelaksanaan perbaikan jalannya harus dievaluasi” ujarnya, Jumat (20/3).
Selain itu, Arief juga mengeluhkan anggaran perbaikan jalan dari Provinsi Banten untuk Pemkot Tangerang yang minim. Padahal, pajak kendaraan yang disetorkan Pemkot Tangerang ke Pemprov Banten sangat besar.
“Karena itu, dari sisi anggaran. Kita berharap ada dukungan, untuk perbaikan jalan provinsi yang melintas di Kota Tangerang. Karena anggaran yang kita dapat kecil,” tukasnya.
Menurutnya, jalan rusak milik Pemprov Banten yang ada di Kota Tangerang belum tertangani secara merata. Saat ini masih banyak jalan yang butuh perbaikan seperti, Jalan Hasyim Ashari, HOS Cokroaminoto, Sudirman, MH Thamrin. “Kita minta Pemprov sensitif melihat kebutuhan Pembangunan di Kota Tangerang,” tandas Arief.
Lagu lama berulang kembali, pengangguran dari gelar sarjana semakin banyak. Realitasnya gelar sarjana ternyata bukan jaminan seseorang akan terhindar dari ancaman pengangguran.
TODAY TAGSejumlah kabel dan tiang fiber optik yang dipasang secara ilegal di beberapa ruas jalan utama ditertibkan dan disita tanpa ganti rugi oleh Pemerintah (Pemkot) Kota Tangerang Selatan (Tangsel),
Polisi yang terlibat kericuhan pada saat turnamen Pekan Olahraga antar Pegawai (POP) yang mempertemukan tim dari Polresta Tangerang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tak dikenai sanksi.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews