TANGERANGNEWS.com- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten membenarkan adanya rencana pengerukan pasir laut di perairan Banten. Pengerukan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan pabrik kimia di Cilegon.
Meski sudah ada rencama pengerukan. Namun izin pengerukan dan reklamasi belum ditempuh oleh perusahaan pemilik izin yakni PT Lotte Chemical Indonesia.
Izin yang dimaksud yakni surat izin kerja keruk dan reklamasi (SIKKR). Proses itu saat ini sedang ditempuh di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jika izin sudah keluar, ada beberapa hal lagi yang harus ditempuh oleh perusahaan agar dapat melakukan ekspoloitasi pasir laut.
Baca Juga :
"Kalau penyedotan pasirnya ada karena di izin LH-nya (lingkungan hidup) juga sudah ada namanya PT-nya untuk ekspolitasi pasir. Tapi kalau dia mau bekerja harus terpenuhi SIKKR-nya itu, kalau belum terpenuhi SIKKR itu belum bisa melakukan reklamasi dan penyedotan," kata Kabid Lalu Lintas Laut KSOP Banten, Hotman Sidjabat kepada wartawan, Kamis (4/7/2019).
Selain rencana pengerukan pasir laut, dalam izin yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tertulis ada izin reklamasi untuk kepentingan pengerukan dan penyedotan. Lahan reklamasi nantinya digunakan sebagai penampung pasir dari laut ke darat.
Belum diketahui pasti di mana wilayah penyedotan pasir tersebut. Namun, wilayah pengerukan pasir harus lebih dari 13 mil dari garis pantai di Banten.
Kapal yang akan mengeruk pasir laut didatangkan dari luar negeri. Nantinya, kapal itu akan menyedot pasir kemudian ditransfer ke darat menggunakan pipa.
"Dia disedot dulu pakai kapal, dari kapal ke darat pakai pipa ke darat, kemudian pakai penampungan air, dari situ baru nyebar," ujarnya.
Pengerukam pasir laut kemungkinan dilakukan tahun ini, tapi surat izin pengerukan masih digodok di Kemenhub.
Warga Cilegon sebelumnya menolak adanya rencana pengerukan pasir dari laut Banten. Warga takut jika pengerukan pasir dilakukan akan berimbas pada "marahnya" Gunung Anak Krakatau.
"Tentu ini kompetensinya ahli geologi, tetapi tentunya mudah-mudahan ketika kami ambil samplimg karena tsunami 22 Desember kemari. Itu kan bukan karena gerakan lempengan yang biasanya tsunami terjadi, tapi karena hasil kajiannya dari erpusi Anak Krakatau yang kemudian longsor," kata salah seorang warga, Rebudin.(MI/RMI/HRU)
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
TODAY TAG
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.
Tiga sarana olahraga milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi ditunjuk sebagai lokasi pertandingan untuk tiga cabang olahraga (cabor) dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
