TANGERANGNEWS.com–Program smart city Pemerintah Kota Cilegon (Pemkot) mandek. Kerja sama dengan beberapa perusahaan gagal mewujudkan kota pintar di Cilegon. Kini Pemkot Cilegon menggandeng perusahaan milik negara yakni PT Krakatau Information Technology (KIT) untuk membangun smart city.
Pemkot Cilegon sebenarnya sudah punya aplikasi clue 112, tapi aplikasi itu tidak berjalan sesuai harapan. Masyarakat dinilai enggan menggunakan program tersebut.
"Cilegon kan punya smart city itu banyak lah bukan hanya kita diketahui data A data B dan sebagainya. Kita ingin ada command center, kita ingin ada data yang terintegrasi misalnya antara Dishub, Polres, kemudian Indonesia Ferry," kata Wali Kota Cilegon Edi Ariadi kepada wartawan, Rabu (11/3/2020).
Program smart city yang sudah dicanangkan beberapa tahun lalu dianggap omong kosong. Untuk itu, Edi menargetkan program smart city terealisasi akhir 2020.
"Selama ini kan ngomong doang. Ya kan (program smart city) ada di RPJMD juga makanya Pak Aziz sebagai DKCS ya terealisasi lah akhir tahun ini," ujarnya.
Akibat program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 10 situsmilik dinas Pemkot Cilegon kena bajak akibat sistem IT lemah.
"Oleh karena itu saya merealisasikan MoU antara KIT dan Polres. 6 bulan udah jadi kayaknya, jadi akhir tahun ini udah ada lah command center. Tapi juga harus disosialisasikan," kata dia.
Sementara, Direktur Utama PT KIT Amirul Mu'tama mengatakan, pihaknya siap digandeng untuk mewujudkan Cilegon sebagai kota pintar. Ia mengatakan tantangan yang dihadapi untuk menjadi kota pintar bukan hanya persoalan IT tapi kecerdasan masyarakat juga jadi syarat terwujudnya kota pintat.
"Jelas kami ingin membantu, sudah kewajiban kita sebagai industri yang ada di Cilegon membantu memajukan Cilegon," katanya. (RMI/RAC)
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
TODAY TAG
Peringatan Hari Kartini dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghadirkan karya busana yang mengangkat peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menyoroti polemik kebijakan alih fungsi lahan sawah dan pertanian khususnya di kawasan Kecamatan Teluknaga yang disinyalir melanggar regulasi Pemerintah Pusat.
Rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita mulai dibahas pemerintah. Saat ini, HET masih berada di angka Rp15.700 per liter dan belum mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews