TANGERANGNEWS.com-Terkait masih adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di lingkup Pemerintah Provinsi (pemprov) Banten, Kejaksaan Tinggi (Kejati) pun berkomitmen melakukan pencegahan.
Komitmen itu ditunjukkan Kejati Banten dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU bersama Pemprov Banten.
Diketahui saat ini, Kejati Banten tengah menangani empat kasus korupsi. Di antaranya kasus korupsi pengadaan lahan Samsat Malimping, korupsi masker di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, korupsi dana hibah pondok pesantren (Ponpes), dan kasus korupsi studi kelayakan (FS) di Dinas Pendidikan (Dindik) Banten.
Kepala Kejati Banten Reda Manthovani menjelaskan, selain komitmen mencegah korupsi di pemerintahan, pihaknya juga fokus dalam pencegahan di instansinya sendiri. Termasuk juga korupsi yang berpotensi dilakukan oknum jaksa.
“Kita juga ingin mendeteksi secara dini, jika ada informasi jaksa nakal diharapkan para inspektorat segera melapor langsung,” tegasnya seperti dilansir dari Medcom, Jumat 8 Oktober 2021.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi kegiatan komitmen melawan korupsi. Untuk memantau kegiatan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk juga pengawasan dengan inspektorat menjadi lebih lengkap.
"Saya mengapresiasi kerja mereka, karena niatnya sama dengan saya dan kita semua," ujar Wahidin dalam program Metro Pagi Primetime, Jumat, 8 Oktober 2021.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
TODAY TAG
Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk RUU PPRT kepada DPR RI pada Senin, 20 April 2026.
Petugas Satpol PP Kota Tangerang menggerebek sebuah warung di kawasan Pasar Induk Tanah Tinggi yang disinyalir kerap menjadi lokasi peredaran minuman keras dan aktivitas prostitusi.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews