TANGERANGNEWS.com-Rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), membuat nasib ribuan honorer di Banten terancam.
Sementara itu, seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejauh ini dinilai belum bisa menampung seluruh tenaga honorer karena keterbatasan formasi.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal menetapkan dua jenis pegawai pemerintah saja, yakni PNS dan PPPK. Pemerintah pun memberi kesempatan kepada tenaga honorer untuk mengikuti seleksi PNS atau PPPK.
Ketua Forum Pegawai Non-PNS Provinsi Banten (FPNPB) Taufik Hidayat mengatakan, dia beserta sekitar 6.000 honorer di Banten memiliki kekhawatiran yang sangat besar.
Jika rencana Kemenpan-RB ini dilaksanakan, maka nasib rekan-rekan yang ada di kurang lebih 48 OPD akan terancam. Secara otomatis akan menjadi pengangguran baru di 2023.
"Karena sampai saat ini Pemprov Banten tidak mengusulkan formasi honorer di luar tenaga pendidik untuk diangkat PNS atau PPPK. Padahal alokasi tersebut telah tersedia sejak 2021," kata Taufik seperti dilansir dari iNews, Selasa 25 Januari 2022.
Oleh karenanya, dia meminta beberapa hal kepada Pemprov Banten. Pertama, FPNPB segera mengusulkan formasi, baik PNS maupun PPPK, untuk seluruh bagian yang bertugas di seluruh instansi.
Kedua, rata-rata honorer telah bekerja 4 hingga 13 tahun lebih. Untuk itu, pihaknya meminta agar honorer yang ada di Banten menjadi prioritas pengangkatan. "Bila perlu tanpa melalui tes," katanya.
Permohonan ketiga, FPNPB berharap pemerintah tidak membuka atau meniadakan pembukaan CPNS atau calon PPPK untuk umum, mengingat honorer masih sangat banyak.
Terlebih, dari faktor usia sangat tidak mungkin untuk bersaing dengan pelamar yang baru lulus mengenyam pendidikan.
“Kami berharap kepada Pemprov Banten agar mendengar aspirasi kami karena ini menyangkut hajat hidup teman-teman honorer ke depan,” tuturnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, bahwa penghapusan tenaga honorer mulai 2023 masih berupa wacana. Sebab, belum ada aturan lanjutan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
“Belum ada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebagai pintu gerbang utama negara dengan mobilitas penumpang yang sangat padat, Bandara Soetta siap memanjakan para pecinta sepak bola dengan menyediakan lokasi nobar yang strategis di Smmile Center Terminal 3.
TODAY TAG
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027 di Kota Tangerang diwarnai antusiasme para orang tua yang mengantar anak-anak mereka ke sekolah.
Masuknya MA swasta ke dalam Program Sekolah Gratis sejatinya merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan. Madrasah Aliyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi berilmu
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews