Connect With Us

Jangan Utak-atik Meteran Listrik, Ini Bahayanya

Fahrul Dwi Putra | Jumat, 5 Januari 2024 | 18:25

Petugas resmi PLN bertemu dengan pelanggan. (@TangerangNews / Istimewa )

TANGERANGNEWS.com- PT PLN (Persero) memberikan imbauan agar masyarakat tidak secara sembrono mengutak-atik meteran atau kWh meter listrik.

Misalnya saja, melepas segel, mengganti meter circuit breaker (MCB), melakukan sambungan langsung, terlebih mengganti kWh meter PLN yang dipasang di rumah. 

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten Abdul Mukhlis mengatakan, kegiatan mengutak-atik kWh meter berbahaya lantaran banyak penipuan mengatasnamakan PLN oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Dikatakan Mukhlis, biasanya para oknum tidak bertanggung jawab tersebut mengiming-imingi korbannya dengan perubahan daya seperti naik daya listrik dengan harga murah dan proses yang cepat.

Selanjutnya, oknum mengharuskan korbannya membayar sejumlah uang tertentu, jika sudah dibayar maka oknum akan melakukan utak-atik kWh meter korban. 

"Utak-atik inilah yang dapat merugikan korban karena dilakukan dengan cara ilegal (tidak resmi) dan berpotensi menjadi temuan petugas resmi PLN," terang Mukhlis pada Jumat, 5 Januari 2024.

Untuk itu, Mukhlis meminta masyarakat agar lebih cermat dalam memahami modus-modus penipuan yang dilakukan oleh oknum.

Contohnya, oknum biasanya selalu meminta pembayaran tunai atau transfer ke rekening pribadi. Padahal, pembayaran resmi PLN hanya dilakukan di loket payment point online bank (PPOB), minimarket, dan waralaba atau bank resmi PLN. 

Selain itu, Mukhlis menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan diluar biaya resmi yang telah dibayarkan pada aplikasi PLN Mobile. 

Petugas resmi PLN juga dibekali dengan identitas resmi perusahaan mitra PLN dan membawa surat tugas resmi dari PLN serta tidak menerima uang tip.

Mukhlis menyebut, seluruh layanan kelistrikan PLN saat ini telah terpusat aplikasi resmi PLN Mobile.

"Jika nantinya masyarakat mendapati indikasi penipuan oleh oknum, maka pelanggan dapat melaporkan hal tersebut melalui PLN Mobile," pungkasnya.

TANGSEL
Dituntut 12 Tahun, Eks Kadis LH Tangsel Cuma Divonis 7 Tahun Penjara Kasus Korupsi Sampah

Dituntut 12 Tahun, Eks Kadis LH Tangsel Cuma Divonis 7 Tahun Penjara Kasus Korupsi Sampah

Kamis, 12 Februari 2026 | 22:14

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang akhirnya menjatuhkan vonis terhadap komplotan pelaku korupsi proyek pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun anggaran 2024-2025.

OPINI
Ironi BPJS PBI: Melayani Setengah Hati

Ironi BPJS PBI: Melayani Setengah Hati

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:49

Bayangkan! Kita sedang menunggu antrian panjang untuk berobat, tetapi begitu sampai di meja pendaftaran, petugas pendaftaran mengatakan bahwa kartu BPJS PBI kita sudah tidak aktif, sehingga tidak bisa digunakan lagi.

TOKOH
Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Selasa, 3 Februari 2026 | 21:28

Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill