Gubernur Banten Khawatir Kondisi Laut Banten

| Minggu, 19 Juni 2011 | 12:50

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (tangerangnews / dira)

TANGERANG-Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah, mengaku khawatir atas kondisi laut dan pantai di wilayah Banten. Sebab Kini kekayaan alam itu mulai tercemar polusi.

"Pencemaran laut dan pantai bisa menyebabkan kepunahan biota laut, yang pada akhirnya akan berujung pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan," ucap Atut saat memperingati Hari Nelayan Indonesia di Tangerang, akhir pekan lalu.

Menurut Atut, saat ini kondisi laut dan pantai di wilayah Banten memang belum tercemar parah. Namun jika tidak diantisipasi dari sekarang, bisa saja laut dan pantai mengalami kerusakan. "Ingat di wilayah Banten, khususnya Tangerang banyak sekali pabrik. Kemungkinan terjadinya polusi dan merusak lingkungan, bisa terjadi. Jadi para pengusaha harus memperhatikan pembuangan limbah. Jangan sembarangan membuang ke laut atau pantai," ucapnya.

Karena itu kata Atut, berbagai upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan laut dan pantai. Seperti diadakannya gerakan bersih pantai dan laut (GBPL) yang telah dicanangkan Pemprov Banten di Bayah, Kabupaten Lebak. Kegiatan tersebut melibatkan nelayan dan anak sekolah.

Saat ini nelayan di Banten berjumlah 23.678 orang, dengan hasil tangkapan ikan pada tahun 2010 mencapai 58.978,83 ton, setara dengan nilar Rp 66 miliar. "Hasil itu sebenarnya bisa ditingkatkan jika kondisi laut dan pantai bersih dan terjaga. Untuk tahun ini saya berharap ada peningkatan minimal 10 persen," ucapnya.

Menurut Atut, karena wilayah Banten didominasi oleh daerah pesisir, maka pembangunan sektor perikanan laut menjadi prioritas bagi pemprov Banten. "Pantai yang ada sepanjang 517,62 km dan luas laut 11.500 km2," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Chandra Motik Yusuf, dan Ketua HNSI Banten, Siagian, sangat mendukung program pemprov Banten yang pro-nelayan. Karena nelayan merupakan salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan bangsa Indonesia.

"Kami ingin perhatian pemerintah lebih kepada kami. Karena selama ini nelayan terkendala pada masalah modal kerja. Kalau bisa pemerintah bisa memfasilitasi," ucap Siagian.(DRA)