TANGERANGNEWS.com- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan sejumlah wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan, termasuk wilayah Banten.

"Kita lihat ada 42 persen wilayah zona musim itu maju (awal musim hujannya), dan kita lihat daerahnya sebagian besar Jawa. Dan banyak daerah juga di situ yang sudah memasuki musim hujan," ujar Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan dalam keterangannya, Jumat, 12 September 2025, dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Ardhasena, sebanyak 42,1 persen atau sekitar 294 zona musim (ZOM) mengalami musim hujan lebih cepat dari normal. 

Sementara itu, 7,1 persen atau 50 ZOM diperkirakan masuk musim hujan sesuai rata-rata klimatologis, dan 8 persen atau 56 ZOM diprediksi mundur.

Puncak musim hujan di Indonesia diperkirakan terjadi pada periode yang berbeda-beda. Mayoritas wilayah akan mengalaminya antara November hingga Februari 2026. 

Namun, beberapa daerah seperti Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua sudah memasuki puncak musim hujan pada September dan Oktober ini.

BMKG juga memperkirakan sebagian besar wilayah Tanah Air akan mengalami musim hujan dengan sifat normal. Meski begitu, sekitar 27 persen ZOM diprediksi akan menghadapi musim hujan yang lebih basah dari biasanya. 

Daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain sebagian kecil Sumatera, sebagian besar Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Papua Barat bagian timur, dan sebagian Papua.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati meminta pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi curah hujan tinggi dalam sepekan mendatang. 

Kondisi ekstrem ini dinilai dapat memicu bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, genangan air, hingga pohon tumbang.

"Pemerintah daerah dimohon terus meningkatkan kesiapsiagaan antara lain dengan mengaktifkan posko bencana dan jalur evakuasi. Pemda dimohon mengoordinasikan aparat terkait agar mampu merespons dengan tepat dan cepat," kata Dwikorita.

Lanjut Dwikorita, perlunya aksi dini yang terarah dan melibatkan kerja sama banyak pihak. BMKG disebut telah berkoordinasi dengan sejumlah gubernur di wilayah terdampak, termasuk menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai upaya mengurangi risiko bencana.

"Namun operasi baru dapat dilakukan apabila gubernur setempat menetapkan kondisi siaga darurat. Ini yang dipersyaratkan BNPB," katanya.