TANGERANGNEWS.com-Provinsi Banten menghadapi krisis pengelolaan sampah yang mendesak, ditandai dengan volume sampah yang sangat besar dan penanganan yang belum optimal.

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa satu-satunya solusi untuk mengatasi tantangan lingkungan ini adalah dengan mengadopsi sistem pengelolaan yang modern, berbasis teknologi, dan mengedepankan ekonomi sirkular.

Penegasan ini disampaikan Gubernur saat meresmikan Material Recovery Facility (MRF) milik PT Jaya Real Property Tbk Bintaro Jaya di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Rabu 26 November 2025.

Andra Soni memaparkan data mengejutkan mengenai beban lingkungan yang dihadapi Provinsi Banten. Salam satu hari, Banten menghasilkan 8.126 rampah sampah.

Sementara hanya 13,4 persen atau sekitar 1.092 ton sampah yang berhasil dikelola dengan baik.

Ironisnya, lebih dari separuh sampah, yakni sekitar 3.771 ton, masih tertimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metode open dumping, yang rentan menimbulkan masalah lingkungan.

"Oleh karena itu, sistem pengelolaan sampah yang modern dan berbasis ekonomi sirkular, menjadi keharusan,” tegasnya.

MRF Sebagai Katalisator Teknologi Zero Waste

Peresmian MRF Bintaro Jaya yang mampu mengolah sampah hingga 60 ton per hari diharapkan menjadi katalisator bagi transformasi pengelolaan sampah di Banten.

Andra Soni mengapresiasi inisiatif swasta ini. Ia menilai bahwa fasilitas MRF berperan penting dalam memilah dan memproses sampah menjadi material bernilai ekonomi.

"Sektor swasta memiliki peran signifikan dalam mendorong transformasi menuju zero waste lifestyle. Didukung oleh peralatan utama produksi lokal Banten, seperti konveyor, mesin pilah organik, mesin cacah, mesin pres, dan mesin pirolisis," katanya.

Keberadaan MRF ini menjamin bahwa tidak ada sampah yang dibuang ke TPA (zero waste) dan tidak ada sampah yang menginap, serta tidak menimbulkan bau di lingkungan sekitar.

"Diharapkan keberhasilan model pengelolaan MRF dapat ditularkan di lingkungan lainnya," ujarnya.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie juga mengakui bahwa penanganan sampah membutuhkan kolaborasi seluruh unsur masyarakat, seiring meningkatnya tantangan di wilayahnya.

"Penanganan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh unsur masyarakat," tutupnya.