TANGERANGNEWS.com – Zakat selama ini dikenal sebagai instrumen sosial untuk membantu kaum dhuafa. Namun, inisiatif baru dari UNDP Indonesia, BAZNAS, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ingin membawa zakat ke level yang lebih luas yakni sebagai pendorong keberlanjutan dan ketahanan iklim.
Dalam diskusi terfokus (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan keuangan Syariah, ketiga lembaga ini merancang Kerangka Zakat Hijau.
Tujuannya adalah memastikan dana zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi hijau dan rendah karbon.
Menurut data BAZNAS, potensi zakat tahunan Indonesia mencapai Rp 327 triliun, hampir setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial. Dengan angka sebesar ini, zakat berpotensi mengisi kesenjangan pendanaan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mendukung transisi ekonomi ramah lingkungan.
"Kami ingin memastikan zakat dapat berkontribusi secara inklusif dan transformatif dalam aksi iklim serta ketahanan sosial," ujar Nila Murti, Team Leader Financing for Development UNDP Indonesia.
BSI juga telah menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan dari pendapatannya untuk zakat. Tahun 2024, mereka menyalurkan Rp 232 miliar sebagai zakat korporasi terbesar di antara bank-bank Indonesia.
Bersama dengan BAZNAS, BSI telah meluncurkan inisiatif Zakat Hijau selama Forum Zakat dan Wakaf Dunia 2024 di sela-sela Forum Ekonomi Syariah Indonesia.
“Zakat Hijau merupakan wujud unik dari prinsip dan praktik Syariah yang sejalan dengan nilai-nilai ESG. Nilai-nilai ini mencerminkan konsep Syariah rahmatan lil alamin,” jelas Bob Tyasika Ananta, Vice President Director Bank Syariah Indonesia.
Menurut Budi Setiawan, Kepala Divisi CSR BAZNAS, Zakat Hijau adalah bentuk komitmen untuk memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi lingkungan.
"Dukungan kami untuk Zakat Hijau adalah langkah lanjutan dalam komitmen kami untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Budi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang bakal melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 9 Tahun 2020 akibat banyaknya titik banjir yang ada di wilayah tersebut.
TODAY TAG
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
Kasus saldo kripto yang mendadak terkuras tanpa disadari semakin sering terjadi. Salah satu penyebab yang kini banyak digunakan penipu adalah wallet drainer, alat berbahaya yang mampu menguras aset kripto hanya lewat satu persetujuan transaksi.
Hingga memasuki awal tahun 2026, hujan masih turun dengan intensitas cukup tinggi di banyak wilayah Indonesia. Kondisi cuaca basah yang berkepanjangan ini berdampak pada aktivitas harian masyarakat dan memicu kekhawatiran terhadap risiko banjir
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
