Connect With Us

Konflik Desa Dandang, Izin Lokasi PT Bhanda Wibawa Asri Kedaluarsa

Mohamad Romli | Kamis, 25 Mei 2017 | 13:00

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya. (@TangerangNews2017 / Mohamad Romli)

TANGERANGNEWS.com-Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang membeberkan hasil sidak ke lokasi konflik tanah di Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. 

Sidak yang dilakukan langsung oleh Adi Tiya Wijaya, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang tersebut untuk mengetahui kondisi dilapangan serta izin lokasi yang dimiliki oleh PT Bandha Wibawa Asri.

"Tadi siang kami sudah sidak ke lapangan untuk memeriksa status perijinan yang dimiliki PT Bhanda Wibawa Asri. Hadir juga saat sidak dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang, Camat Cisauk dan Kepala Desa Dangdang," ujarnya, Rabu (24/5/2017) malam.

Hasil dari sidak tersebut, pihaknya menemukan status ijin lokasi yang dimiliki PT. Bhanda Wibawa Asri sudah kedaluarsa.

"Izin lokasi dari PT Bhanda Wibawa Asih expired sejak bulan Maret 2016, dan belum diperpanjang," tambahnya.

Selanjutnya, Komisi 1 akan memanggil perusahaan tersebut.

"Kita akan panggil, kita akan minta pendapat juga dari PT. Bhanda Wibawa Asri dalam waktu dekat ini," tandasnya.

Untuk diketahui, warga desa Dangdang, Kecamatan Cisauk tersebut Senin (22/5/2017) lalu melakukan aksi demontrasi ke gedung DPRD Kabupaten Tangerang. 

Mereka menuntut penuntasan kasus dugaan penyerobotan tanah warga oleh PT. Bhanda Wibawa Asri.

PROPERTI
Catat Penjualan Positif Sepanjang Tahun, ModernCikande Raih Penghargaan PIA 2025 dan 

Catat Penjualan Positif Sepanjang Tahun, ModernCikande Raih Penghargaan PIA 2025 dan 

Rabu, 26 November 2025 | 14:52

Kawasan industri ModernCikande Industrial Estate (MCIE) l dinobatkan sebagai peraih penghargaan Properti Indonesia Award 2025 untuk kategori Property Development – Industrial Estate Development

NASIONAL
Kenaikan Insentif Honorer hingga Pengurangan Jam Kerja, Pemerintah Bakal Terapkan Kebijakan Baru untuk Guru Mulai 2026

Kenaikan Insentif Honorer hingga Pengurangan Jam Kerja, Pemerintah Bakal Terapkan Kebijakan Baru untuk Guru Mulai 2026

Rabu, 26 November 2025 | 10:52

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti memastikan pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan pada tahun anggaran 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill