TANGERANGNEWS.com-Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang membeberkan hasil sidak ke lokasi konflik tanah di Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang.
Sidak yang dilakukan langsung oleh Adi Tiya Wijaya, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang tersebut untuk mengetahui kondisi dilapangan serta izin lokasi yang dimiliki oleh PT Bandha Wibawa Asri.
"Tadi siang kami sudah sidak ke lapangan untuk memeriksa status perijinan yang dimiliki PT Bhanda Wibawa Asri. Hadir juga saat sidak dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang, Camat Cisauk dan Kepala Desa Dangdang," ujarnya, Rabu (24/5/2017) malam.
Hasil dari sidak tersebut, pihaknya menemukan status ijin lokasi yang dimiliki PT. Bhanda Wibawa Asri sudah kedaluarsa.
"Izin lokasi dari PT Bhanda Wibawa Asih expired sejak bulan Maret 2016, dan belum diperpanjang," tambahnya.
Selanjutnya, Komisi 1 akan memanggil perusahaan tersebut.
"Kita akan panggil, kita akan minta pendapat juga dari PT. Bhanda Wibawa Asri dalam waktu dekat ini," tandasnya.
Untuk diketahui, warga desa Dangdang, Kecamatan Cisauk tersebut Senin (22/5/2017) lalu melakukan aksi demontrasi ke gedung DPRD Kabupaten Tangerang.
Mereka menuntut penuntasan kasus dugaan penyerobotan tanah warga oleh PT. Bhanda Wibawa Asri.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan fasilitas Beranda Imigrasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (ETKI) Banten, BSD City, Kabupaten Tangerang
TODAY TAG
Sinar Mas Land kembali mengukuhkan prestasinya di bidang komunikasi korporasi dengan meraih Juara II Perhumas PR Excellence Awards 2026 untuk kategori Teknologi & Digital PR.
Tim Jatanras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk dua pria spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kerap beraksi di wilayah Tangerang hingga Kalideres, Jakarta Barat.
Wacana redefinisi korupsi yang dilemparkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memicu kegaduhan baru di ruang publik. Pemerintah mengusulkan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi bergeser mengikuti standar global
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
