TANGERANGNEWS.com-Komite Aksi Buruh Tangerang (KABUT) dan Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) akan mengerahkan sekitar 20.000 anggotanya mengepung kantor Gubernur Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
Aksi tersebut menyusul pasca ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.422-Huk/2017 tertanggal 20 November 2017, tentang Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2018.
"Kami menolak SK Gubernur tersebut , karena kenaikan UMK tidak sesuai dengan tuntutan kami sebesar 11,61 persen atau Rp3.650.692," ujar Jayadi perwakilan ALTTAR kepada TangerangNews.com, Selasa (21/11/2017).
Dalam SK Gubernur tersebut, UMK Kabupaten Tangerang ditetapkan Rp3.555.834. "Jangankan memenuhi tuntutan kami, rekomendasi Bupati Tangerang kenaiakan UMK sebesar 10,06 persen saja diabaikan," tambahnya.
Aksi yang akan digelar Kamis dan Jumat, 23-24 November 2017 itu, akan diikuti tak hanya diikuti ribuan buruh dari Kabupaten Tangerang, namun juga berbagai daerah di Banten. "Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan menginap, mendirikan tenda di depan gedung KP3B," tukasnya.(RAZ/HRU)
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memastikan pelayanan publik berbasis digital tetap berjalan lancar. Pemkot juga menjamin seluruh data pribadi masyarakat berada dalam kondisi aman
TODAY TAG
Regulasi lahan sawah dilindungi (LSD) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 berpotensi memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tangerang pada 2027 mendatang.
Ulama kondang asal Kabupaten Tangerang KH. Ahmad Fudholi meninggal dunia setelah menjalani perawatan pascakecelakaan di Tol Tangerang-Merak.
Polda Metro Jaya akan menyelidiki viralnya video teh kemasan berbusa yang beredar di media sosial setelah aksi penyampaian aspirasi pada 28 Oktober 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
