TANGERANGNEWS.com-Tahun 2018 ini, Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menargetkan penyelenggaraan ujian nasional (UN) kesetaraan (persamaan) berbasis komputer, untuk peserta didik nonformal Kejar Paket C di seluruh wilayah Indonesia.

Namun rencana yang akan direalisasikan pada bulan April ini, ditolak oleh hampir 80 persen dari 52 penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Tangerang.

Salah satu keberatan mereka dengan rencana Kemendikbud itu, karena PKBM belum memiliki sarana pendukung pelaksanaan UN berbasis komputer tersebut, sementara usia peserta didik pun sebagian besar di atas usia sekolah.

Salah satu yang menolak adalag Madsoni, Ketua PKBM Himata Tangerang. "Sarana itu seperti komputer, jaringan internet, di PKBM kami belum tersedia," ujarnya kepada TangerangNews.com, Kamis (15/2/2018).

Bahkan, ia bersama forum PKBM di Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang telah melayangkan surat ke Kemendikbud yang menyatakan ketidaksiapan mereka untuk melaksanakan UNBK.

"Dari 52 PKBM di Kabupaten Tangerang, 80 persen menyatakan tidak siap untuk UNBK," tambahnya.

Ia berharap, Kemendikbud untuk mengevaluasi kebijakan UNBK untuk di PKBM, karena menurutnya, jika PKBM di Tangerang yang notabene daerah penyangga DKI Jakarta saja belum siap, terlebih untuk daerah lain yang berlokasi di luar Jawa.

"Apakah Kemendikbud mengetahui kondisi PKBM di wilayah pelosok Indonesia? saya yakin kondisinya serupa dengan kami," imbuhnya.

Menurut sosok yang akrab disapa Sonil ini, untuk PKBM sewajarnya masih diberlakukan Ujian Nasional Berbasis Kertas atau Ujian Nasional Kertas Pinsil (UNKP) karena keterbatasan sarana tersebut.

"Bahkan, jika kami menggunakan sarana milik sekolah formal pun harus ada biaya lagi, itu cukup memberatkan," tukasnya.(RAZ/RGI)