TANGERANGNEWS-Lastri Listiani, 26, seorang ibu yang baru saja melahirkan terpaksa tidak bisa membawa pulang bayinya dari RSUD Kabupaten Tangerang karena tidak mampu membayar biaya persalinan.

Ayah si bayi, Abu bakar Musa, 29, yang hanya seorang pengangguran pun tidak berdaya dan hanya bisa meminta keringanan pembayaran kepada pihak RSUD.

Lastri, warga Kampung Cisauk, RT 02/04, Desa Situ Gadung, Kecamatan pagedangan, Kabupaten Tangerang ini melahirkan anak keduanya anaknya yang bernama Zulfikri Hakim dengan proses cesar di ruang Aster nomor 5 RSUD Tangerang pada Rabu (21/4).

Total biaya persalinannya sebesar  Rp 3,3 juta. Sebelumnya, suaminya telah mengupayakan pengurangan biaya dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (KTM) dari Kelurahan. Namun surat tersebut hanya untuk mengurangi biaya persalinan sebesar Rp 800 ribu.“Ternyata SKTM itu hanya bersifat bantuan sosial untuk mengurangi beberapa persen biaya rumah sakit, bukan untuk membebaskan total biayanya. Jadi sekarang biaya yang harus saya bayar sebesar Rp 2,5 juta,” ungkap Musa, ketika ditemui di RSUD Tangerang, Senin (26/4)

Karena hal itu, Lastri dan bayinya menjadi jaminan ditahan di RSUD selama 6 hari sejak melahirkan sampai biaya persalinan.

Musa mengungkapkan, dirinya pernah mengupayakan untuk membuat Jamkesmas. Namun pihak Puskesmas menolaknya dengan alasan pendaftaran untuk Jamkesmas baru bisa tahun depan. “Katanya untuk tahun ini Jamkesmas tidak dibuat lagi, jadi baru bisa tahun depan,” paparnya.Hingga kini, Musa masih berusaha agar bisa membawa istrinya pulang dari rumah sakit tersebut. Namun hingga kini masih terganjal oleh proses administrasi itu. Ia berhadap pihak RSUD memberikan kebijakan agar meringankan pembiayaan dengan cara dicicil. "Kalau bisa saya bayarnya dicicil. Yang penting anak dan istri saya bisa dipulangkan," ungkap Musa.

Sementara itu, Kepala Humas RSUD Tangerang Achmad Muchlis membantah jika pihaknya menahan Lastri dan anaknya dengan alasan tidak mampu membayar biaya perawatan. Menurutnya, jika pasien tidak memilii uang, pihak RSUD bisa membantu pasien dengan syarat harus memiliki Kartu Mulituguna, Jamkesmas atau SKTM.“Kita tidak bermaskud untuk menahan pasien. Kita bisa membantu proses pembiayaan, namun harus melalui prosedur dengan menyerahkan surat-surat tersebut,” katanya.

Sampai saat ini, kata dia, karena SKTM tersebut baru diserahkan pasien ke rumah sakit tadi siang, jadi pihaknya sedang memproses untuk memberi surat pengantar ke Dinas Kesehatan agar ditindak lanjuti. “Jika semua prosedur sudah dilaksanakan maka biaya sepenuhnya akan ditanggung Pemerintah,” terang Muchlis.(rangga)