TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana merotasi dan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Juli 2019.
Dikatakan Surya Wijaya, Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang, rencana mutasi dan rotasi ASN masih dalam pembahasan.
“Masih kami godok (proses), tinggal nunggu perintah pimpinan saja,” katanya, Senin (8/7/2019).
Menurut Surya, mutasi dan rotasi yang akan dilakukan diseluruh jenjang jabatan lingkup Pemkab Tangerang.
“Namanya mutasi ada yang naik ada yang muter dan untuk target mudah-mudahan bulan ini. Kami belum mengetahui untuk jumlah ASN yang akan dimutasi maupun dirotasi, karena masih digodok,” ujarnya.
Baca Juga :
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ahmad Supriyadi mengungkapkan rencana Pemkab Tangerang yang akan melakukan mutasi dan rotasi pegawai, merupakan bentuk reorganisasi serta penyegaran tugas dilingkup pemerintahan.
“Hendaknya jangan dijadikan beban psikologis sehingga terjadi demotivasi kepada yang terkena mutasi dan rotasi, dalam pelaksanaannya nanti saya berharap Pemkab Tangerang dapat memperhatikan aspek potensi setiap fungsional yang mendapatkan rotasi atau mutasi,” ungkapnya.
Lanjut Supriyadi, mutasi juga untuk meningkatkan kinerja dan menambah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pelayanan menjadi optimal.
“Jangan tendensi bahwa rotasi atau mutasi ini sebagai tindakan Punishment (hukuman),” tutupnya.(RAZ/HRU)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi memulai pembangunan dua Sekolah Rakyat di Lebak dan Pandeglang. Proyek ini direncanakan berjalan cepat dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.
TODAY TAG
Tes Kemampuan Akademik atau TKA kembali akan dilaksanakan pada 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Pelaksanaan asesmen ini dijadwalkan berlangsung pada April 2026 dan dapat diikuti peserta didik dari jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.
Cuaca buruk berupa hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Tangerang sejak pagi hari ini memicu gangguan besar pada operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), Senin 12 Januari 2026.
Setiap kali perempuan bersuara mengkritik pemerintah, negara selalu mengatakan hal yang sama: kritik itu sah, demokrasi dijamin. Tapi kenyataan di lapangan sering berkata sebaliknya.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
