TANGERANGNEWS.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar Paripurna mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74, di ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat (16/8/2019).
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati dan dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan para Anggota DPRD, serta Polresta Tangerang.
BACA JUGA:
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Sumardi mengatakan, mendengarkan pidato Kenegaraan ini wajib dilakukan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pedoman memperingati HUT RI ke-74. Satu diantara poin yang ada mendengarkan pidato presiden melalui rapat paripurna.
Bupati Ahmed Zaki Iskandar pun ikut mendengarkan penyampaian pemerintah pusat atas pemerintahan yang akan mendatang dan soal pemindahan ibu kota.
"Banyak sekali masukan dari Presiden. Kemudian optimisme kedepan untuk membangun republik yang kita cintai jadi lebih baik lagi. Bukan saja untuk eksektuif dan legislatif tapi juga kepada masyarakat, untuk pertumbuhan global yang dihadapi saat ini," jelasnya.
Selain itu, Zaki juga menyingung terkait rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Menurutnya hal itu jika dapat mengurangi kepadatan penduduk. "Sangat mendukung, mudah-mudahan bisa mengurangi urbanisasi di Kabupaten Tangerang," pungkasnya.(RAZ/RGI)
Sebagai gerbang utama transportasi udara yang beroperasi 24 jam dengan kompleksitas tinggi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) melaksanakan rangkaian evaluasi dan penguatan sistem
TODAY TAG
Telaga Biru Cigaru di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang dulu pernah menjadi wisata favorit keluarga untuk menikmati momen liburan, kini tampak sepi dan terbengkalai.
Sebuah video rekaman CCTV memperlihatkan pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang menodongkan senjata api (senpi) saat aksinya dipergoki warga di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada Jumat 6 Februari 2026.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
