Connect With Us

Hendak Disegel Saat Proses Izin, PT Xin-Xing Steel Tangerang Protes

Muhamad Heru | Selasa, 28 Juli 2020 | 17:05

Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Tangerang Raya sebagai kuasa hukum pabrik PT Xin-Xing Steel saat mendatangi Kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang. (@TangerangNews / Muhamad Heru)

TANGERANGNEWS.com-PT Xin-Xing Steel, yang berlokasi di Kampung Picung, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang memprotes tindakan Satpol PP yang hendak melakukan penyegelan karena persoalan izin.

Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) sebagai kuasa hukum pabrik peleburan baja itu pun menyesalkan atas tindakan aparat pemerintah Kabupaten Tangerang yang terkesan dipaksakan.

Tindakan non toleransi yang dilakukan Satpol PP itu disayangkan hanya karena ada beberapa kekurangan Perizinan Lingkungan hidup yang sedang diproses pihak perusahaan.

Irzal Nazif, Divisi Hukum DPC LPK-RI Tangerang Raya mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan dinas terkait, untuk membahas persoalan izin tersebut, pada Senin (27/7/2020).

Pihaknya juga menginformasikan sedang mengupayakan memenuhi kekurangan kelengkapan izin perusahaan.

"Kita sudah melakukan upaya-upaya penyelesaian poin-poin kekurangan. Dari 25 Poin sudah 17 Poin yang terpenuhi. Saat ini, sedang berjalan juga proses perizinannya. Jadi kita minta Satpol PP tidak melakukan penyegelan," katanya, Selasa (28/7/2020).

Dari Inspeksi Dadakan (Sidak) yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, bulan Maret 2020 lalu, mendapati beberapa poin perizinan yang dinilai belum bisa dipenuhi PT Xin-Xing Steel.

Namun, upaya pihak perusahaan sudah melaksanakan upaya mediasi dan menyegerakan proses permohonan perizinan yang dimaksud.

"Memang penyegelan tidak dilakukan, karena kita sudah melayangkan surat permohonan akan menyanggupi kelengkapan izin dengan permohonan waktu hingga tanggal 27 September 2020 mendatang," ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan,  Satpol PP Kabupaten Tangerang harusnya memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu.

Namun pihaknya terkejut dengan adanya rekomendasi surat Bupati Tangerang dengan Nomor: 660/kep.291-Huk/2020, tertanggal 31 Maret 202, yang menyatakan atas sanksi administrasi paksaan kepada PT Xin-Xing Steel.

"Surat itu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada kita. Dan sebagai badan hukum PT Xin-Xin Steel, tidak ada pembicaraan surat penyegelan. Pihak DLH juga tidak mengetahui surat tersebut, apalagi sampai tembus ke kita," tandas Irzal.

TANGSEL
Pertamax Naik Rp16.250 per Liter, Antrean Pertalite Mengular di Sejumlah SPBU Tangerang

Pertamax Naik Rp16.250 per Liter, Antrean Pertalite Mengular di Sejumlah SPBU Tangerang

Kamis, 11 Juni 2026 | 05:19

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku pada Rabu, 10 Juni 2026, mulai memengaruhi pola pembelian masyarakat di sejumlah SPBU wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan.

OPINI
Fomo Menjadi Fenomena yang Sangat Berpengaruh Bagi Generasi Muda dan Dampaknya Sangat Besar Bagi Kesehatan Mental

Fomo Menjadi Fenomena yang Sangat Berpengaruh Bagi Generasi Muda dan Dampaknya Sangat Besar Bagi Kesehatan Mental

Senin, 8 Juni 2026 | 17:25

Fenomena atau fomo bagi generasi muda itu berdampak pada kesehatan mental yang artinya yang di mana media digital saat ini media sosial itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari

KOTA TANGERANG
Aksi Brutal Geng Motor Bacok Kelapa Pelajar di Cibodas Tangerang, 13 Pelaku Ditangkap

Aksi Brutal Geng Motor Bacok Kelapa Pelajar di Cibodas Tangerang, 13 Pelaku Ditangkap

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:36

Aksi brutal sekelompok pemuda bersenjata tajam yang menyerang seorang pelajar di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, berhasil diungkap jajaran Polsek Jatiuwung.

NASIONAL
BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:44

Rencana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya mencapai Rp14 triliun hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill