TANGERANGNEWS.com-Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menodong Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa untuk membangun pusat fasilitas olahraga di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Hal itu dikatakan Ketua KOI Raja Sapta Oktohari saat Rapat Anggota KOI di JHL Solitaire Serpong, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Selasa 8 Maret 2022.
Ia menilai sudah sewajarnya bila di IKN terdapat pusat fasilitas olahraga untuk perwakilan para cabang olahraga (Cabor). Tak tanggung-tanggung, ia meminta fasilitas tersebut seluas 1000 hektare .
"Meminta ruang di Ibu Kota Negara baru, untuk ada fasilitas dan infrastruktur untuk menjadi perwakilan di sana. Meski kaget diminta seribu hektar, ya kami minta sebesar-besarnya," kata Okto.
Menjawab permintaan KOI tersebut, Menteri Suharso menyanggupinya. Namun, ada syarat yang harus dilakukan KOI ataupun persatuan olahraga Indonesia.
"Mau 1.000 atau 2.000 (hektare) bisa kita realisasikan. Tapi yang tadi, pendekatan memajukan olahraga sekarang harus dengan cara-cara baru, dengan cara industri," kata Suharso, dalam kesempatan yang sama.
Sebab, dalam perencanaan IKN, dari sekitar 68 ribu hektar memang ada pusat olahraganya. Begitu juga dengan perkotaan yang menunjang kehidupan IKN tersebut.
Lalu, saat ditanya apakah sarana olahraganya akan selengkap dan secanggih di Jakarta, seperti Gelora Bung Karno misalnya, Suharno menyanggupinya. Bahkan, seiring dengan kemajuan teknologi serta infrastruktur, bisa jadi fasilitas yang ada akan jauh lebih canggih.
"Mungkin akan seperti itu (Gelora Bung Karno), tapi dengan perkembangan teknologi baru, perkembangan kemajuan yang baru, city of sport akan berbeda tentunya, sehingga bisa mengembangkan olahraga jauh lebih baik lagi," ujar Suharno.
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
TODAY TAG
Tempat hiburan malam legendaris di Kota Tangerang kembali harus menghentikan operasionalnya.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews