TANGERANGNEWS.com-Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang melakukan Rapat Koordinasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di kantor keagamaan Kecamatan Cisoka pada Kamis, 20 Juni 2024.
Kepala DP3A Kabupaten Tangerang Asep Suherman mengatakan, pihaknya menyoroti pentingnya mengadopsi perspektif gender dan hak anak dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Asep menjelaskan, DRPPA adalah konsep desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam berbagai aspek seperti tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
"Perempuan dan anak merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi bangsa dan harus diberdayakan serta dilindungi," ujar Asep.
Lanjut Asep, dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan rencana aksi global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemberdayaan perempuan merupakan fokus utama dalam tujuan kelima.
Menurutnya, SDGs bertujuan untuk menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi lingkungan, serta memberdayakan perempuan dan melindungi anak, yang tergabung dalam 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030.
Selain itu, ia juga menyoroti lima arahan Presiden sebagai prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) tahun 2020-2024, meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan, kewirausahaan berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengurangan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
Berdasarkan dasar Surat Keputusan Pj Bupati Tangerang Nomor: 463/Kep.158-Huk/2024 tertanggal 13 Maret 2024, lokasi pembangunan desa/kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak ditetapkan di Kecamatan Cisoka pada 2024, Kecamatan Teluknaga pada 2025, dan Kecamatan Gunung Kaler pada 2026.
Asep berharap arahan Presiden RI dapat diimplementasikan di Kecamatan Cisoka, khususnya di Desa Caringin dan Desa Selapajang, serta dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
TODAY TAG
Sejumlah kelompok masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus 2026
Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kawasan Industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Rabu 26 Agustus 2026.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid secara blak-blakan menyoroti masih banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka kepada pemerintah daerah.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews