Para pejabat teras Pemkab Tangerang yang diperiksa Kejari Kota Tangerang  itu antara lain,  Sekda Hemansyah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Iskandar Mirsyad, Kepala Dinas Binamarga dan Pengairan Dedi Sutardi, Kepala BP2T Rudy Maesyal, Mantan Kadis Tata Ruang Didin Samsudin, Kepala Inspektorat Odang Masduki, Mantan Kepala BP2T HM Hidayat, Mantan Kepala Dinas Bangunan dan Pemukiman Miftahul Ilmi, Kepala Bagian Hukum Setda Rachmat, Kabid Aset Achir Guntur. Mereka diperiksa secara bergantian dalam sebulan terakhir ini.

Kasi Pidsus Kejari Tangerang  Husin Fahmi membenarkan, pemeriksaan para pejabat tersebut terkait dengan dugaan penyalahgunaan fasos fasum perumahan Villa Melati Mas, Serpong, Tangsel seluas 3.257 m2, yang diperuntukan sarana ibadah menjadi hotel. Meski demikian, pihaknya belum dapat menginformasikan kepada publik terkait hasil pemeriksaannya.”Belum ada keterangan lebih lanjut,” katanya saat dihubungi.

Berbeda pandangan dengan Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tangerang Achir Guntur mengatakan, Surat Keputusan (SK) Bupati Tangerang No. 593/Kep.24-Huk/2006 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasos/Fasum milik Pemkab Tangerang oleh Vihara Siripada seluas  3.257 meter persegi adalah salah, dan harus direvisi oleh Bupati Tangerang Ismet Iskandar.

Dia juga mengatakan, lahan yang tengah dipersoalkan tersebut sebetulnya bukan Fasos Fasum melainkan lahan yang dikomersialkan. “Sekarang saya mau luruskan lahan itu bukan Fasos Fasum. Lahan itu, lahan komersial,” ujarnya.

Menurut Guntur, SK Bupati Tangerang No 593/Kep.24-Huk/2006 itu adalah salah akibat human error. Sebenarnya, lahan fasos fasum itu, hanya seluas 1.964 meter persegi. Hal itu, didukung dengan terbitnya SK Bupati Tangerang perubahan bernomor 593/Kep.265-Huk/2010.

“SK Bupati yang pertama itu salah, hanya human error.  Kami sudah mengoreksinya. Menurut gambar yang telah dibuat PT. Internusa Artacipta lahan itu hanya seluas 1.293 meter persegi, bukan 3.257 meter persegi,” kilahnya.