TANGERANGNEWS.com-Suasana rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tangerang ke-393 sempat diwarnai aksi protes dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Senin,13 Oktober 2025. 

Setelah Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan pidatonya di hadapan para undangan, seorang pemuda yang sebelumnya tampak tenang tiba-tiba berteriak dengan lantang.

“Tangerang belum gemilang!,” teriak Ketua GMNI Cabang Kabupaten Tangerang Endang Kurnia, di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.

Dalam orasinya, Endang juga menyoroti proyek pembangunan yang dinilainya tidak tepat sasaran. Seperti pembangunan gapura di area Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang menelan biaya sampai Rp2,4 miliar.

Sedangkan pembangunan jalan di Kecamatan Pakuhaji hanya sedikit lebih tinggi, sekitar Rp2,5 miliar.

"Bayangkan ketimpangannya, hanya untuk sekadar gerbang anggarannya hampir sama dengan pembangunan jalan di Pakuhaji. Mengapa tidak diprioritaskan dulu penerangan jalan umumnya? Kabupaten Tangerang masih gelap, jalanan rusak di mana-mana, kenapa harus seperti itu,” ujar Endang dengan nada tegas.

Ia menilai bahwa di usia ke-393 tahun, Kabupaten Tangerang masih menghadapi ketimpangan pembangunan. Menurutnya, anggaran daerah belum sepenuhnya difokuskan pada program prioritas, sehingga manfaatnya belum benar-benar dirasakan masyarakat.

"HUT ini harusnya jadi refleksi tanggungjawab sosial dan moral pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif, Pemkab Tangerang perlu memastikan tidak ada warga yang tertinggal daru arus kemajuan industri dan modernisasi," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris GMNI Cabang Kabupaten Tangerang Teguh Maulana menyoroti masih banyaknya persoalan yang belum diselesaikan oleh Pemkab Tangerang sebagai pengambil kebijakan.

Ia mencontohkan masalah di sektor pendidikan serta isu lingkungan yang terjadi di Kampung Cengkok, Desa Sentul, Balaraja, di mana warga dilaporkan mengalami sesak napas akibat dugaan pencemaran udara dari aktivitas sebuah pabrik.

"Pencemaran yang notabene muncul dari industri-industri yang tidak pro rakyat dan memarjinalkan rakyat di sekitarnya," ujar Teguh.

Teguh juga menilai bahwa DPRD seharusnya berperan aktif dalam mengawasi setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Namun, menurutnya, lembaga legislatif tersebut saat ini justru tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

"DPRD sebetulnya punya hak interpelasi dan hak angket serta hak bersikap terhadap kebijakan daerah yang tidak berpihak kepada rakyat, contoh kebijakan soal pengentasan mafia tanah, PIK 2, dan sebagainya," imbuhnya.

Teguh menambahkan, ketika peristiwa itu terjadi dan berdampak pada warga Kabupaten Tangerang, DPRD sama sekali tidak menunjukkan inisiatif atau gagasan untuk menyelesaikannya.

Ia juga menyoroti bahwa lembaga tersebut sebenarnya memiliki kewenangan menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan, namun hingga kini tidak pernah dijalankan.

"Sampai detik ini persoalan PIK tidak pernah teratasi, mafia tanah tidak pernah ada tindak lanjutnya mengenai penanganannya seperti apa dan pemberantasannya bagaimana itu menjadi kegagalan yang nyata di depan mata kita," ujarnya.

Terakhir, Endang menganggap DPRD Kabupaten Tangerang hanya menjadi sekedar stempel eksekutif.

"Mereka tidak seperti wakil-wakil rakyat yang memang seharusnya. Bentuk pengawasannya tidak jelas, penganggarannya pun tidak jelas, dan segala macamnya. Yang seharusnya, apa yang sudah mereka keluarkan itu diawasi dengan betul," pungkasnya.