‎TANGERANGNEWS.com-Kabupaten Tangerang tengah menjadi sorotan lantaran banyaknya jalan rusak di sejumlah wilayah hingga tewasnya empat pengendara di Jalan Raya Pasar Kemis selama bulan Februari 2026.

‎Peneliti Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro menjelaskan permasalahan jalan rusak ini berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di mana masyarakat seharusnya memiliki hak untuk hidup dengan infrastruktur yang layak, malah menjadi korban atas kerusakan jalan.

‎"Ini berkaitan dengan HAM, Jadi enggak boleh keselamatan itu di nomor dua. Untuk itu maka sebaiknya bupati segera melakukan perbaikan maksimal," ucap Riko pada Rabu 18 Februari 2026.

‎Menurutnya, perihal perbaikan jalan pemerintah seringkali mempersalahkan status jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten, provinsi atau pusat.

‎"Masyarakat tidak mau tahu status jalan itu jalan nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Selagi rusak, itu kewajiban negara atau pemerintah daerah untuk memperbaiki karena berkaitan keselamatan," ujarnya.

‎Riko menegaskan, Pemkab Tangerang yang merupakan penyelenggara jalan harus memprioritaskan keselamatan rakyat, karena merupakan hukum tertinggi yang harus dijamin oleh penyelenggara jalan. 

‎"Ketika pemerintah daerah tidak melakukan perlindungan terhadap jalan maka warga bisa menggugat atau class action ke penyelenggara jalannya," tegasnya.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah mengatakan, ratusan jalan rusak di daerahnya akan diperbaiki pada tahun 2026 ini, termasuk Jalan Raya Pasar Kemis.

‎"Di tahun 2026 ini memang terdapat 219 titik jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Tangerang, akan dilakukan perbaikan ditahun ini," ucap Iwan. 

‎Iwan menuturkan, kerusakan jalan di Kabupaten Tangerang itu dipengaruhi oleh faktor cuaca. Musim penghujan merusak kebanyakan ruas jalan di wilayah tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Tangerang, melainkan di beberapa daerah lain di Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

‎"Bahkan daerah DKI juga mungkin permasalahan jalan pasca banjir ini sangat-sangat krusial sekali," ujar Iwan. 

‎Selama perbaikan berlangsung, Iwan menuturkan, pihaknya akan memasang rambu-rambu di lokasi jalan rusak maupun yang sedang diperbaiki.

Selain itu, warga pun diminta bersabar jika terjadi kemacetan akibat proyek rehabilitasi tersebut.

‎"Kita akan membuat perambuan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini, mana yang akan dikerjakan, dan setiap masyarakat akan membaca dan melihat bahwa kita akan sedang melakukan pekerjaan itu, " tutupnya.