‎TANGERANGNEWS.com-Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) soal rencana pengangkatan petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

‎Diketahui, pengangkatan status PPPK itu hanya untuk kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan.

‎Sekretaris Dindik Kabupaten Tangerang Agus Supriatna mengatakan, kebijakan tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan guru yang masih berstatus honorer.

‎"Sudah ada omongan-omongan dari para guru mengenai kebijakan itu. Dari pada kuota PPPK itu buat petugas MBG, mendingan buat guru," ujarnya, pada Rabu 21 Januari 2026.

‎Agus menyebut, saat ini ada 500 guru honorer di Kabupaten Tangerang yang bergaji rendah, sekitar Rp950 ribu sampai Rp2 juta. 

‎"Guru-guru yang digaji dari bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan atau BOP, paling kecil itu kan sekitar Rp940 ribu, yang paling besar itu Rp2 juta," sebutnya.

‎Menurutnya, pengangkatan PPPK untuk petugas MBG ini merupakan kebijakan yang minim terhadap dedikasi para guru-guru di daerah yang selama ini bekerja keras untuk mencerdaskan anak bangsa.

‎"Guru-guru yang mengajar sampai puluhan tahun, mereka berjuang sedemikian rupa tapi sepertinya kebijakan yang disampaikan pemerintah itu tidak berempati kepada guru," lugasnya.

‎Agus menegaskan, jika kebijakan itu tetap dilaksanakan, pihaknya akan menekan pemerintah pusat agar kembali membuka rekrutmen PPPK untuk para guru yang hingga saat ini masih berstatus honorer.

‎"Pengangkatan PPPK itu terakhir di tahun 2025, setelah itu enggak ada lagi. Tapi kalau kebijakan itu tetap diberlakukan, kita akan dorong lagi guru-guru honorer untuk diangkat PPPK. Kita pasti akan memperjuangkan itu," tegasnya.