TANGERANG-Penutupan empat tungku peleburan besi milik PT Power Steel Mandiri (PSM) oleh aparat Satpol PP Pemkab Tangerang, dinilai aktivis lingkungan Kabupaten Tangerang setengah hati. Pasalnya, pihak Satpol PP dianggap tidak tegas mengambil keputusan dan terkesan takut dengan pihak PT PSM.

"Sudah jelas-jelas mencemari, harusnya ditindak tegas, bukan mengikuti apa maunya pihak perusahaan. Kami kecewa dengan pihak satpol PP. Padahal Bupati dengan tegas ingin menutup PT PSM," Kata Ketua Banten Environmental Watch (BEW) Kholid Ismail.

 Menurutnya, ada yang tidak beres dengan kondisi persoalan PT PSM. Dari investigasi yang dilakukan BEW, lanjutnya, ada dua kekuatan yang bermain dalam persoalan ini. Satu sisi pihak yang pro PT PSM dan sisi lain pihak yang kontra.

 Ketidakberesan tersebut, ditambahkan Kholid, Pertama, dapat dilihat dari begitu aroganya pihak manajemen PT PSM yang berani melawan Satpol PP. "Kalau tidak ada yang back up, mana mungkin pihak perusahaan sampai berani begitu, jelas-jelas perusahaan mereka melakukan pencemaran dari kajian dinas lingkungan hidup," jelasnya.

 Yang kedua, kata Kholid lagi, rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang melalui Komisi IV yang ditanda tangani Ketua DPRD, dinilainya sarat dengan sesuatu yang tidak masuk akal.

 "Begitu gampangnya mengeluarkan rekomendasi kepada perusahaan dalam tanda kutip bermasalah, semakin jelas terlihat kinerja wakil rakyat ini yang pro ke perusahaan," ungkapnya seraya menambahkan akan melaporkan oknum dewan yang diduga terlibat ke DPP Parpolnya masing-masing, bahkan sampai ke Polda.
 Tidak hanya itu, sambungnya, ada hembusan yang ditangkap BEW, ada keterlibatan pejabat negara dan anak pejabat dalam persoalan ini.

 

"Saya makin bingung, banyak sekali beredar kabar keterlibatan pejabat dan anak pejabat yang pro dan kontra dalam persoalan PT PSM ini, bahkan hingga merambah ke insan Pers. Ada apa sebenarnya dengan PT PSM ini, sehingga mulai dari Dewan, pejabat, mantan pejabat, anak pejabat sampai Pers, diduga ikut terlibat," ungkapnya seraya menuturkan BEW tidak ada kepentingan dengan pihak pro dan kontra, semua ini murni keprihatinan terhadap masyarakat.
 Untuk itu, sambungnya, BEW akan mengumpulkan data terkait kawasan PT PSM atau Milinium ini. Sebab, diduga BEW ada sesuatu yang tidak beres.

 

"Kami akan mengumpulkan semua data perusahaan yang ada di Milinium dan akan melakukan kajian, karena kami yakin tidak hanya PT PSM yang bermasalah, masa sekelas dewan saja bisa tunduk dengan PT PSM, luar biasa mau jadi backing-nya, " tukasnya.

 Ditegaskan Kholid, dari informasi yang berhasil dihimpun, diduga rekomendasi dewan tersebut nyaris disetujui semua fraksi DPRD Kabupaten Tangerang, kecuali Golkar dan PDIP. "Silahkan kroscek, kalau memang mereka tidak menerima sesuatu dari PT PSM, suruh sumpah pocong saja," tegasnya.

 Ditempat terpisah Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Amran Arifin mengakui jika ia menandatangani rekomendasi PT PSM. "Saya hanya menandatangani saja, semua kajian dilakukan alat kelengkapan dewan (Komisi IV). Silahkan untuk lebih jelas hubungi komisi IV," tandasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Amran yang merupakan politisi Demokrat ini kepada wartawan mengaku terkejut dan belum tahu adanya rekomendasi tersebut, namun saat ini setelah persoalan ini mencuat, Amran mengakuinya.

 Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Fajri menegaskan rekomendasi tersebut berdasarkan proses normatif yang telah dilakukan sesuai mekanisme. "KIta sudah melalui prsoes normatif sesuai mekanisme," katanya tanpa menerangkan lenih lanjut bagaimana proses dan mekanismenya.
 Ketika ditanya adanya dugaan suap ke dewan yang begitu mudah memberikan rekomendasi terhadap perusahaan bermasalah, Fajri mengucapkan istigfar.

"Astagfirullah, tudingan tersebut tidak benar. Perlu saya luruskan nanti disampaikan kronologisnya agar tidak fitnah pada siapapun," ungkap Fajri yang juga Ketua DPC Hanura Kabupaten Tangerang. (ARD)