"Jika diamati lebih jauh dana pilkada Tangerang, pemborosan dan rawan disalahgunakan. Karena sudah diputuskan, kami terpaksa mengikuti keputusan tersebut yang telah diambil kolektif dan kolegial,"kata Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Wishnu Yudhamukti, kepada pers, Senin (5/3). 

Pernyataan Wisnu terkait dengan penetapan dana Pilkada Bupati Tangerang sebesar Rp 60 miliar untuk putaran pertama yang akan digelar Desember 2012 dan Rp 30 miliar untuk putaran kedua. KPUD setempat mendapatkan kucuran dari dana APBD Kabupaten Tangerang, 2012. Pengeluaran uang di Pilkada Kabupaten Tangerang tidak sebanding dengan dana  Pilgub Banten 2011, yang mendapatkan kucuran dana Rp 22,12 miliar. Artinya, anggaran di Pilgub Banten tidak sebesar pengeluaran anggaran Pilkada Bupati Tangerang. Apalagi, wilayah Kabupaten Tangerang tidak cukup besar dengan hanya 29 kecamatan. 

Dikatakan, KPUD Kabupaten Tangerang, sepantasnya mendapatkan kucuran dana dalam pelaksaan Pilkada sekitar Rp 40 hingga Rp 45 miliar. Namun dengan telah dikeluarkan keputusan tersebut, dirinya berharap, KPUD mengunakan anggaran sehemat mungkin dengan azas efisiensi anggaran. Maksudnya, dana yang tidak digunakan bisa dikembalikan ke kas daerah. 

"Dana untuk Pilkada, jangan terlalu dihamburkan dan kami harapkan dipergunakan sesuai kebutuhan,"kata dia. 

Direktur Lembaga Kajian Publik Ibnu Jandi menuturkan, dana untuk Pilkada Kabupaten Tangerang berpotensi korupsi, pemborosan dan sangat tidak rasional. KPUD diminta untuk tidak boros mengunakan dana dan lebih berhati-hati memanfaatkan anggaran tersebut. Jika disalahgunakan, tentu ancaman pidana akan menjerat KPUD bila terjadi penyimpangan anggaran. 

Divisi Hukum KPUD Kabupaten Tangerang, Ade Awaludin menjelaskan, pengeluaran dana untuk tahapan hingga pelaksanaan Pilkada, belum dilakukan pihaknya. Soal pengeluaran dana yang disebutkan pemborosan, KPUD akan mengeluarkan secara resmi dengan pengeluaran yang nyata. Untuk Pilkada Kabupaten Tangerang yang tahapannya dimulai pertengahan tahun ini akan ada kenaikan honor anggota PPK dan PPS ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

"Kami akan terbuka,"kata Ade. (DRA)