Connect With Us

Tak ada Jamsostek, Disnakertrans bakal panggil Balaraja Food

| Jumat, 12 Oktober 2012 | 17:08

Jamsostek (tangerangnews / ist)

 
TANGERANG-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kabupaten Tangerang, akan memanggil PT Balaraja Food, perusahaan yang berlokasi di Jalan Raya Serang KM 26, Kawasan Industri Benua Permai, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Sebab, perusahaan tersebut tak memberikan Jamsostek kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan di dalam UU No 3/1992.
 
“Kita akan tindaklanjuti persoalan itu dengan serius, kita akan panggil dan turun ke lapangan,” kata Deni Rohdiani Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kabupaten Tangerang, Jumat (12/10/2012).
 
Ia menyangkan kenapa perusahaan tersebut tak memberikan Jamsostek. Padahal, lanjut Deni, pihak perusahaan sudah mengerti mengenai aturan dan sanksi bila tak menggunakan Jamsostek.
 
Dalam aturan jelas, perusahaan yang mempekerjakan lebih dari sepuluh orang harus menggunakan Jamsotek.
 
“Ketentuan UU No 3/1992 pasal 4 ayat 1. Pasal 4 dan 1 berbunyi setiap perusahaan wajib masuk jamsostek. Bila perusahaan tidak menerapkan jamsostek maka diancam sanksi berupa 6 bulan kurungan plus denda Rp 50 juta sesuai dengan UU No 3/1992 pasal 29 ayat 1. Itu benar,’’ tegas Deni
 
Seperti diketahui, terkait pernyataan pekerja di PT Balaraja Food, pihak perusahaan tidak memberikan Jamsostek kepada pekerjannya.
 
Tak hanya itu, pihak perusahaan juga tidak menerapkan sistem kerja seperti dalam aturan. Salah satu pekerja PT Balaraja Food berinisial IRN membenarkan, bahwa pihak perusahaan tidak memberikan Jamsostek kepada pekerjanya.
 
“Benar kami tidak mendapatkan jaminan apapun dari pihak perusahaan. Termasuk Jamsostek kita tidak dapat,” kata salah satu pekerja di PT Balaraja Food.
 
Menurutnya, tak hanya itu, pihak perusahaan juga kerap tidak mempekerjakan pekerjanya.
 
“Perusahaan itu, kalau tidak ada oreder pekerjanya diberhentikan dahulu. Kalo gudang penuh kita di of kan dulu, tapi kalo kosong kita dipanggil lagi untuk kerja,” tambah IRN.
 
Terkait PT Balaraja Food yang tidak menggunakan Jamsostek, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Susilo Hartono juga geram.
 
Ia menyatakan akan mendatangi perusahaan tersebut. Menurut Susilo, tidak adanya Jamsostek dari pihak perusahaan itu jelas merupakan pelanggaran dan harus mendapatkan tindaklanjut yang serius dari Disnakertrans.
 
“Kita akan tindaklanjuti persoalan ini. Kita akan sidak ke perusahaan itu. Jika itu benar, perusahaan itu tak memberikan jamsostek, Komisi II akan memberikan rekomendasi kepada pihak Disnakertrans untuk memberikan sanksi kepada pihak perusahaan tersebut,’’ katanya.
 
Sementara itu, HRD PT Balaraja Food Kusnandar enggan memberikan konfirmasi terkait perusahaannya yang tak mau memakai Jamsostek. “Darimana tahu nomor saya?” ucapnya.

OPINI
Kepemimpinan Otentik Kepala Daerah

Kepemimpinan Otentik Kepala Daerah

Senin, 28 April 2025 | 17:39

Pilkada Serentak 2024 melahirkan Banyak Kepala daerah Terpilih sebagai Pemimpin Politik di daerah. Dampaknya adalah budaya retreat atau Pembekalan Yang dilaksanakan oleh Presiden RI melalui kementerian Dalam Negri kepada kepala daerah terpilih

BANDARA
Begini Kesiapan Bandara Soekarno-Hatta Layani Keberangkatan Jemaah Haji 2025

Begini Kesiapan Bandara Soekarno-Hatta Layani Keberangkatan Jemaah Haji 2025

Kamis, 1 Mei 2025 | 20:46

Menyambut musim haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyatakan kesiapan penuh, dalam mendukung kelancaran pelayanan keberangkatan jemaah haji.

KOTA TANGERANG
Hore, Transportasi Umum untuk Pelajar di Kota Tangerang Digratiskan 

Hore, Transportasi Umum untuk Pelajar di Kota Tangerang Digratiskan 

Jumat, 2 Mei 2025 | 11:55

Pemerintah Kota (Pemkot) resmi meluncurkan layanan “Angkutan Perkotaan Gratis untuk Pelajar”.

AYO! TANGERANG CERDAS
Kebijakan Baru, Guru Wajib Belajar Sehari dalam Seminggu 

Kebijakan Baru, Guru Wajib Belajar Sehari dalam Seminggu 

Jumat, 25 April 2025 | 13:22

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTK) menerbitkan kebijakan baru yang mewajibkan guru dari seluruh jenjang pendidikan

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill