Sejumlah pemulung yang tinggal di atas TPA Rawa Kucing, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, menolak dikatakan ilegal. Pasalnya mereka mengaku memiliki bukti -bukti berupa surat kepemilikan rumah.
"Kegiatan sudah terencana sejak lama, untuk mengantisipasi gangguan keamanan di dalam Lapas. Apalagi sekarang kan lagi marak di mana-mana soal ISIS," katanya.
RECOMENDED
"Selain itu juga sosialisasi kepada masyarakat secara umum melalui pengajian-pengajian, majelis ta'lim, mesjid dan paguyuban yang ada," katanya.
Pemerintah Kota Tangerang akan segera menormalsiasi Kali Candulan sebagai anak Kali Angke untuk mencegah banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Cipondoh dan sekitarnya.
“Penundaan akibat adanya proses lelang ulang terhadap pengadaan buku pelajaran, tapi kita tidak tahu sebab terjadinya lelang ulang. Hal ini jelas menghambat siswa -siswa menerima buku pelajaran,” paparnya.
TANGERANG-Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan kondisi kota yang ramah lingkungan, Pemerintah Kota Tangerang menggalakan program Tangerang Bersepeda, terutama saat car free day.
"Hari ini kita lakukan penyisiran di kelurahan Batu Sari dan Batu Jaya. Meski dalam operasi itu kita tidak menemukan penghuni yang masuk jaringan ISIS, kita akan antisipasi terus," jelasnya.
Caleg DPRD Kota Tangerang terpilih renananya akan dilantik pada Minggu, Tanggal 31 Agustus 2014 . Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang telah menyerahkan semua pemberkasanya kepada Pemerintah Daerah setempat.
TANGERANG-Pasca lebaran 2014, pelamar kerja yang membuat kartu kuning di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang mengalami peningkatan sekitar 20-30 persen dari hari biasanya.
"Itu ada kaidahnya, kalau kita melakukan persalinan atas keinginan pasien, namun bukan karena faktor gawat darurat, itu artinya kita menyalahi SOP," jelasnya.
“Nyawa paling utama. Jangan karena biaya berobat di sini gratis, tapi pelayanannya malah jadi buruk,” tukasnya.
Pemerintah Kota Tangerang menargetkan tahun 2015 sudah menyandang Kota Layak Anak. Hal itu dikatakan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Tangerang, Eni Nuraeni, Selasa (5/8).
"Penertiban dilakukan agar para PKL tidak lagi menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berjualan. Mereka juga melanggar Perda Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3)," ujar Sachrudin.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tidak akan melakuan operasi yustisi yang berguna untuk menjaring pendatang yang tidak memiliki dokumen kependudukan di wilayah setempat.
"Jumlah pemulung yang biasa di TPA rawa kucing ada 370 orang. Sekarang sedang kita data, nanti kita arahkan mungkin bisa masuk di bengkel kendaraan operasional DKP atau operator alat berat," katanya.
“Cepat pah sini, jangan di situ ada wartawan,” sapa ibu bocah malang tersebut seraya mengajak masuk suaminya, yang sebelumnya anaknya telah masuk ke dalam ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).
