"UMK 2015 yang direkomendasikan oleh wali kota sebesar Rp 2.730.000 dan bupati Rp Rp 2.710.000. Ini lebih rendah dari tuntutan kita untuk Kota sebesar Rp3,2 juta dan Kabupaten Rp3,1 juta," tukas korlap aksi Gusril.
TANGERANG-Telah diumumkannya upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2014 untuk Provinsi Banten membuat serikat pekerja di wilayah Tangerang kembali berunjuk rasa menuntut dilakukannya revisi serta upah yang lebih layak.
RECOMENDED
"Karena banyak juga pengemudi yang masih mengemudikan kendaraan yang tidak layak jalan," ujar H. Julias Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
"Kalau Pak Antasari mau minta bantuan hukum dan disetujui sama pengacara yang lama, saya siap bantu," tukasnya.
"Kita tunggu saja. Sebab, kita hanya ingin mengetahui keberadaan baju tersebut dan proses di RS. Ini agar Antasari dan keluarga korban mendapatkan keterangan yang benar," ujarnya.
"Nanti mereka memberi keterangan lebih lanjut. Kalau saya sudah enggak sabaran," paparnya.
Sejak Pilkada Kota Tangerang 2013 yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2013 lalu untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang periode 2013-2018.
“Sedangkan yang 20 persen-nya masih penelitian lebih lanjut karena banyak objek pajak yang sudah berubah, itu diketahui dari database atau wajib pajak yang aktif mengkomplain,” katanya, Minggu (23/11/2014).
“Jadi kita pakai KTP manual dulu untuk warga yang baru bikin KTP ataupun yang memperpanjang KTP manualnya. Ini sampai menunggu kepastian dari pemerintah pusat," kata Erlan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang akan segera mengoperasikan dua puskesmas dengan playanan rawat inap. Puskesmas rawat inap ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan sebelum dirujuk ke rumah sakit.
"Karena hasil rapat buntu, Dewan Pengupahan menyerahkan ke Wali Kota dan Wali Kota mengusulkan angka itu," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Abduh Surachman kepada wartawan, Jumat, 21 November 2014.
TANGERANGNEWS.com-Sejumlah warga mengeluhkan pelayanan salah satu Puskesmas di Pinang, Kota Tangerang, kepada Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin, Jumat (21/11)
"Itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Ibu siswi sudah datang tadi, saya tidak mau kasih komentar terkait permasalahannya, karena bukan kapasitas saya," katanya.
Pemerintah pusat membangun shelter Bus Lane di delapan titik Kota Tangerang. Pembangunan shelter tersebut guna mendukung pilot project integrasi Bus Lane dengan Busway (Trans Jakarta).
Pemblokiran dilakukan sejak pukul 11.00 WIB. Hingga saat ini, ribuan buruh masih menggelar aksi orasi du tengah di perempatan Jalan Daan Mogot.
“Malah pihak pengusaha memberikan di bawah upah yang lama. Hal ini merupakan imbas dari kenaikan harga BBM," katanya.
