Connect With Us

Pembebasan Tol Kunciran Jalan Ditempat, Wali Kota Tangerang Temui BPN

Denny Bagus Irawan | Rabu, 27 April 2016 | 20:00

Kepala BPN Kota Tangerang Himsyar dan Wali Kota Tangerang Arief R Wimssyah. (Istimewa / Raden Bagus Irawan)

 

TANGERANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendorong pemerintah pusat untuk segera melakukan percepatan pembangunan Tol Kunciran Bandara yang sampai saat ini belum mengalami progress yang berarti.

 

Hal tersebut tersebut disampaikan Wali kota Arief R. Wismansyah saat berkunjung ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Tangerang guna membahas perkembangan proyek pembangunan Kereta Api Bandara dan JORR II (Kunciran-Serpong), Rabu (27/04).

 

“Kami mengharapkan pemerintah pusat segera melakukan percepatan pembangunan proyek tol Kunciran-Bandara. Informasinya pemerintah pusat kekurangan dana untuk melanjutkan pembangunan proyek tol tersebut. Namun inikan buat kepentingan masyarakat, apalagi masyarakat sudah pada keburu disuruh pindah dari lokasi,” ucap Wali Kota.

 

Oleh karenanya, Wali Kota meminta keseriusan pemerintah pusat terkait kelanjutan proyek tersebut.

“Keberadaan tol Kunciran-Bandara kan sangat penting dalam mengurai kemacetan di Bandara dan Jakarta. Makanya proyek ini seharusnya juga menjadi prioritas pemerintah selain pembangunan Kereta Api Bandara,” tegasnya.

 

Sementara itu, Kepala BPN Kota Tangerang Himsyar menyampaikan bahwa pihaknya telah diberikan amanat oleh pemerintah pusat untuk membantu dalam pelaksanaan pembangunan proyek tol Kunciran-Bandara.

 “Bahwa sampai saat ini kami belum mendapatkan kepastian terutama terkait pembayaran dari Kementrian PU. Kami sudah kirim surat juga untuk menanyakan kepastiannya,” terang Himsyar.

 

Himasyar juga menjelaskan bahwa smapai saat ini ada 100 hektare tanah yang belum terbebaskan.

“Atau 2.000 bidang lagi, kalau itungan kasar harganya permeter Rp3 juta kali 100 hektare, jadi perlu dana Rp3 Triliun untuk pembebasan saja,” paparnya.

 

Sedangkan untuk proyek pembangunan Jalur Kereta Api Bandara, dikatakan oleh Himsyar bahwa proses pembebasannya sudah mencapai 54 persen sisanya tinggal menunggu proses pembayaran sambil menunggu hasil verifkasi.

“Termasuk menunggu putusan MA terhadap 90 bidang yang saat ini dalam proses kasasi,” tuturnya.

TANGSEL
Langkah Pemkot Tangsel Atasi Krisis Sampah Dinilai Mampu Tangkis Potensi Pidana

Langkah Pemkot Tangsel Atasi Krisis Sampah Dinilai Mampu Tangkis Potensi Pidana

Selasa, 30 Desember 2025 | 17:11

Krisis penumpukan sampah yang mengepung Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi mulai merembet ke ranah hukum.

BANDARA
Amankan Arus Nataru, BNN Kota Tangerang Tes Urine Puluhan Pilot dan Pramugari di Bandara Soetta

Amankan Arus Nataru, BNN Kota Tangerang Tes Urine Puluhan Pilot dan Pramugari di Bandara Soetta

Rabu, 24 Desember 2025 | 22:30

Menjelang puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang melakukan langkah preventif ketat di sektor transportasi udara.

NASIONAL
Polisi Klaim Pengendara Makin Taat Lalu Lintas Setelah Ada ETLE

Polisi Klaim Pengendara Makin Taat Lalu Lintas Setelah Ada ETLE

Selasa, 30 Desember 2025 | 17:02

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa sistem tilang elektronik atau ETLE semakin mendominasi penegakan hukum lalu lintas sepanjang 2025.

OPINI
Penutupan TPA Cipeucang dan Kegagalan Antisipasi Masalah Publik di Tangerang Selatan

Penutupan TPA Cipeucang dan Kegagalan Antisipasi Masalah Publik di Tangerang Selatan

Selasa, 23 Desember 2025 | 20:09

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kota Tangerang Selatan belakangan ini memicu krisis pengelolaan sampah yang cukup serius. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari munculnya tumpukan sampah di berbagai jalan

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill