TANGERANGNEWS.com - KPU Kota Tangerang telah menerima bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Arief R Wismansyah dan Sachrudin sebagai bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang periode 2018 - 2023.
Komisioner KPU Kota Tangerang, Banani Bahrul mengatakan, bukti LHKPN itu telah diberikan pasangan Arief - Sachrudin yang terlingkup didalam berkas administrasi.
BACA JUGA:
"Mereka sudah menyampaikan jumlah harta kekayaan nya ke KPK. Nah bukti tanda terimanya sudah kami terima saat mereka mendaftar sebagai bakal paslon kepada kami," ujarnya di kantor KPU Kota Tangerang, Jumat (19/1/2018).
Namun, Banani belum bisa merinci terhadap jumlah harta kekayaan paslon tersebut, karena jumlah rinciannya belum diterima oleh KPU. Banani menegaskan, saat ini, KPU hanya menerima bukti pelaporan LHKPN paslon saja.
"Harta kekayaan paslon wajib diumumkan oleh paslon selambat-lambatnya pada 2 hari sebelum pemungutan suara dimulai," tuturnya.
Seperti dilansir dari aplikasi LKHPN KPK RI bahwa Arief R Wismansyah sudah empat kali melaporkan kekayaannya pada 16 Agustus 2008 saat menjabat wakil walikota, 8 Juni 2013 saat maju menjadi calon walikota, pada 17 Desember 2015 saat menjadi walikota periode 2013-2018, serta pada tanggal 9 Januari 2018 untuk mendaftar kembali sebagai calon walikota periode 2018-2023.
Total kekayaan Arief tercatat Rp. 14.330.136.579 pada laporan tahun 2018. Jumlah ini lebih besar dibandingkan pada laporan tahun 2015 senilai Rp 11.446.634.508.
Sedangkan Sachrudin melaporkan harta kekayaan saat menjabat sebagai camat di Kecamatan Pinang pada tahun 2013.
Pelaporan dilakukan saat pencalonan dirinya sebagai wakil walikota 2013-2018. Setelah terpilih, Sachrudin melaporkan kekayaan pada Februari 2016. Total kekayaan politikus Golkar ini sebesar Rp 3.199.191.864 pada tahun 2016.(RAZ/RGI)
PT MRT Jakarta resmi menggandeng tujuh pengembang properti besar untuk menjajaki pengembangan MRT lintas Timur–Barat Fase 2 yang menghubungkan Kembangan hingga Balaraja.
TODAY TAG
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) menyepakati penjajakan awal kerja sama pengembangan jalur MRT Koridor Timur-Barat rute Kembangan- Balaraja dengan PT MRT Jakarta (Perseroda).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
