TANGERANGNEWS.com - Perhelatan Pilkada Kota Tangerang 2018 berlangsung antara pasangan calon tunggal dengan kolom kosong. Hal ini menjadi dilema bagi partisipan dan menjadi dinamika bagi komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara.
Karena memang calon tunggal tersebut diisi oleh petahana Arief R Wismansyah - Sachrudin yang diusung 12 partai politik (parpol) parlemen maupun non parlemen.
Diskusi publik pun dihelat di kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) untuk membicarakan problematika calon tunggal pilkada yang digadang-gadang sebagai ujian dan tantangan demokrasi.
Dengan turut dihadiri Komisioner KPU RI Pramono, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, sebagai pemateri dan puluhan mahasiswa dari UMT sebagai audiensi, Kamis (15/2/2018).
Tiga dari puluhan mahasiswa pun bertanya kepada pemateri. Dengan kritis Mardiah Ulfa menanyakan kemana aliran dana KPU yang cukup besar ketika calonnya adalah petahana.
"Sedikit banyaknya calon itu sebenarnya tidak berpengaruh banyak, dana yang dikeluarkan sebenarnya hanya untuk cek kesehatan. Alat peraga enggak besar. Yang besar itu ada di honorarium di tingkat ad hoc kecamatan, kelurahan dan lainnya, bisa 60-50 persen. Selebihnya untuk sosisalisasi logistik dan lainnya," ujar Komisioner KPU RI Pramono saat menjawab pertanyaan Mardiah Ulfa.
Mardiah pun bertanya kembali, mengapa hampir semua parpol memboyong petahana padahal PDIP di Kota Tangerang sangat kuat.
"Di Kota Tangerang calon tunggal diborong partai salah satunya PSI mendukung petahana itu tapi ada alasannya. Karena memang dari partai di parlemen tidak ada calon dan pilihan lain yang disodorkan kepada kami untuk mendukung," jawab salah satu kader perwakilan dari DPD PSI Kota Tangerang.
Mahasiswa lainnya, Taher menanyakan terhadap aliansi kotak kosong yang belum lama ini berdeklarasai mengenai kotak kosong di wilayah Kabupaten Tangerang. Menurutnya, aliansi kotak kosong selalu mendapatkan intimidasi.
"Aliansi seperti itu diperbolehkan. Daftarkan segera untuk menjadi pemantau pilkada. Gerakan apapun harus terferivikasi ke KPU untuk jadi pemantau terakreditasi," jawab Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.
Sementara penanya terakhir, Irvan Setiawan dari himpunan mahasiswa ilmu komunikasi khawatir terhadap partisipasi pemilih menurun karena partisipan yakin bahwa petahana sudah dipastikan menang sehingga tak lagi harus datang ke TPS.
Hal inilah yang menjadi dilematis bagi masyarakat dan menjadi dinamika bagi KPU untuk bisa meningkatkan jumlah partisipan sesuai keinginannya.
"Mereka (pemilih) harus tahu bagaimana mekanismenya, tutorial pilkada calon tunggal itu harus masif. Kalau mau milih calon tunggal datang ke TPS, tapi kalau enggak mau milih ya harus tetap datang coblos kolom kosong. KPU harus memaksimalkan sosialisasi untuk membuka cakrawala pengetahuan publik," papar Titi menjawab pertanyaan Irvan.(RAZ/HRU)
