TANGERANGNEWS.com-Darahnya penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang salah satu unsur penopangnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karenanya, Pejabat Sementara (PJs) Wali Kota Tangerang M Yusuf menghimbau kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan proses balik nama PBB.
"Karena jika tidak dipermudah, pemkot akan kesulitan terutama jika sudah diperjual belikan tanpa ada proses balik nama. Dengan dimudahkannya proses balik nama PBB, akan memudahkan kita untuk menelusuri objek pajak," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Tangerang Herman Suwarman menyatakan bahwa pemkot menargetkan PBB-P2 di tahun 2018 ini sebesar Rp. 368.000.000.000,- yang merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan asli daerah.
"Hingga bulan April 2018 prosesnya sudah mencapai 61,55%," jelas Herman.
Selain itu, Herman juga memaparkan berbagai kendala yang dialami oleh petugas dalam mengoptimalkan penyampaian dan penagihan PBB-P2 tahun 2018.
"Diantaranya kebiasaan wajib pajak membayar PBB di akhir bulan menjelang jatuh tempo, serta masih adanya wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya membayar PBB," tutur Herman.(RAZ/RGI)
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Hidayat menyebut Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya tidak begitu memberikan dampak pada efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
TODAY TAG
Massa mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026, siang.
Gubernur Banten Andra Soni berkomitmen menyelesaikan persoalan percaloan rekrutmen tenaga kerja. Ia berjanji menindak tegas praktik tersebut karena sudah menjadi janji kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Banten.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews