TANGERANGNEWS.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Wakilnya Sachrudin dalam periode 2013-2018.

Setelah mengkaji, wakil rakyat tersebut memberikan pandangannya kepada pasangan yang kembali melanjutkan kepemimpinan lima tahun kedepan.

Ketua Pansus LKPJ AMJ DPRD Kota Tangerang Amarno mengatakan pihaknya telah menyampaikan catatan penting dan strategis serta rekomendasi.

Sebanyak 20 poin yang direkomendasikan oleh wakil rakyat untuk Pemerintah Kota Tangerang agar tata pemerintahan kota industri dan 1001 jasa  itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Kalau dilihat dari sisi anggaran cukup baik serapannya meskipun silpanya cukup besar tahun ini Rp890 juta. Bukan karena satu-satunya anggaran yang tidak terserap oleh karena juga dari pendapatan," ucapnya, Jumat (17/8/2018).

Pertama, lanjutnya, yang menjadi sorotan adalah kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagian besar tidak memiliki beban kerja namun ada juga OPD mempunyai tugas berlebihan. Menurut Amarno, penyebabnya adalah penempatan SDM tidak sesuai dengan kebutuhan OPD.

"Kami sarankan pemerintah kota melakukan analisis apakah sudah sesuai orang ditempatkan disitu, kinerjanya bagus atau tidak," jelasnya.

Wakil rakyat juga menyemprot kinerja Dinas Pertanahan. Menurutnya, saat ini, dinas tersebut tidak mengelola apapun atau tidak menjalankan tugas yang semestinya. Karena tugasnya dibebankan kepada pengguna jasa (user). 

Amarno juga meminta bahwa pelaksanaan PRONA atau Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) segera diaudit. Karena selama ini pula, kelurahan maupun kecamatan yang seharusnya hanya memfasilitasi namun turut mengintervensi program itu sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak berperan maksimal.

"Yang penting sekali yang jadi sorotan hampir semua komisi, banyak sekali yang mengadukan pelaksanaan PRONA yang sekarang jadi PTSL. Banyak sekali yang laporan bahkan kita punya data," paparnya.

Amarno menekankan bahwa yang menjadi sorotan krusial lainnya berada di sektor pendidikan. Menurutnya, insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) teramat kecil.

Wakil rakyat juga meminta agar di setiap kecamatan tersedia SMK negeri. Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri pun dibutuhkan. Data mengenai jumlah siswa miskin di kota Tangerang tidak valid dan persoalan lainnya.

"Dispora dan Disbudpar tidak punya data akurat jumlah kunjungan. Soal PKL juga melihat embrio harus 'by name by adress by zonasi'. Barangkali ini yang krusial," papar Amarno.

Seperti diketahui, pasangan Arief - Sachrudin yang terpilih kembali sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang periode 2018 - 2023. Keduanya kembali melanjutkan kepemimpinan di pemerintahan Kota Tangerang.(MRI/RGI)