TANGERANGNEWS.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) resmi menahan Lurah Paninggilan, Kota Tangerang nonaktif, Mas'ud karena tersandung kasus pungutan liar (Pungli), dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kasus gratifikasi tersebut kini telah masuk ke tahap dua atau tahap penerimaan berkas perkara dan penahanan tersangka. Kejari menduga uang yang dipungut Ma'sud dalam kasus ini mencapai Rp800 juta.
Menurut Kasie Pidsus Kejari Tangerang Teuku Azhari, pihaknya melakukan penahanan terhadap Mas’ud setelah melalui tahapan-tahapan. Ia mengatakan, telah menemukan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan cara pungli oleh Ma'sud.
“Sesuai janji kita bahwa kita telah melakukan pengamanan terhadap orang yang diduga melakukan pungutan liar atas pembuatan sertifikat yang merupakan program pemerintah ini,” ujarnya, Rabu (17/10/2018).
Teuku mengungkapkan, Ma'sud ditahan di salah satu rutan di Serang. "Penahanan 20 hari kedepan, terhitung sejak tanggal 17 sampai 4 November 2018. Kita melakukan penahanan di Rutan Serang untuk lebih mudah saat melimpahkan berkas dan mempermudah koordinasi,” ucapnya.
Dalam waktu dekat ini, Kejari pun akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ia mengatakan, Ma'sud dijerat dengan perkara gratifikasi atas pungli yang dilakukannya.
“Dia bisa diancam pidana minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Ini perkara gratifikasi karena adanya pungutan liar yang seharusnya gratis,” tuturnya.
Dalam perkara ini, Teuku menduga uang yang dipungut pada program PTSL di Kelurahan Paninggilan mencapai Rp800 juta. Selain melakukan penahanan terhadap Mas’ud, Teuku mengaku mengamankan sejumlah barang bukti.
"Barbuknya dokumen dan ada sejumlah uang kurang lebih, Rp90 juta termasuk uang yang sudah dikembalikan sodara Mas'ud. Itu kita sita,” jelasnya.
Teuku menambahkan, untuk persidangan sendiri biasanya berlangsung satu pekan setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.
“Seminggu setelah kita limpahkan biasanya penetapan sidang. Untuk di daerah lain belum ada laporan adanya tindak pidana seperti ini. Kalau ada laporan pasti kita terima, karena kita merasa dibantu juga,” tandasnya.
Disisi lain, Plt Lurah Paninggilan saat ini dijabat oleh Ahmad Sumarya yang sebelumnya merupakan Sekertaris Kecamatan Ciledug.
Kasus dugaan pungli PTSL di Kelurahan Paninggilan berawal dari laporan masyarakat. Warga penerima program PTSL dimintai biaya dalam proses pengurusan sertifikat gratis.
Ma'sud dijadikan tersangka lantaran ikut berinteraksi, dengan pemohon sertifikat melalui program PTSL yang menarik biaya hingga ratusan ribu rupiah.(RAZ/RGI)
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
TODAY TAG
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, menyusul banyaknya kebakaran dan kekurangan air bersih akibat fenomena El Nino Godzilla yang melanda wilayah tersebut.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
