Connect With Us

Kejari Kota Tangerang Lirik 2 Dinas Ini, Ada Apa?

Achmad Irfan Fauzi | Rabu, 23 Januari 2019 | 19:57

Kegiatan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang. (TangerangNews/2018 / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com-Hingga saat ini, Pemkot Tangerang belum  meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang melakukan pendampingan atas realisasi penggunaan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Hal itu diungkapkan Kepala Kejari Kota Tangerang Robert P.A Palealu, Dikatakannya, pihaknya masih bersifat menunggu untuk diminta melakukan pendampingan. Namun, kata dia, jika pun diminta, ia tertarik untuk mengawal pengeluaran anggaran dari Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

Alasannya, kata Robert, karena penggunaan anggaran di dua dinas itu lebih banyak dibandingkan dinas yang lain.

"Kami (Kejaksaan) tunggu permintaan pengawalan dari pemkot. Terus mereka ekspos, kira-kira itu yang akan kita kawal," katanya kepada TangerangNews dalam sebuah acara di Hotel Novotel, Rabu (23/1/2019).

Lanjutnya, jika telah ada permintaan pendampingan itu, ia juga meminta peran aktif masyarakat untuk membantu pengawasan.

"Belum ada yang minta pendampingan. Yang tidak dimintakan pengawalan, mungkin diperlukan peran serta masyarakat, organisasi masyarakat untuk mengawasi juga. Kalau ada dugaan, silahkan masukan datanya," tuturnya.

Robert mengungkapkan, seluruh pengadaan barang dan jasa harus di informasikan dan diumumkan agar terciptanya transparansi. Sehingga dengan itu, dapat mengoptimalisasikan pencegahan dugaan tindak korupsi.

"Biasanya temuan itu karena mark up anggaran, kurang pekerjaan dan kurang volume," ungkapnya.

Robert pun menambahkan, disepanjang tahun 2018, pihaknya menangani kasus pungutan liar dengan perkara Lurah Paninggilan Mas'ud. Sementara pada tahun 2017, pihaknya juga menangani kasus serupa yang dilakukan BPBD Kota Tangerang.

"Yang rawan berada di sektor infrastruktur, diknas (Dinas Pendidikan) dan dinkes (Dinas Kesehatan) juga, karena pengadaan-pengadaan yang banyak. Soalnya ini kan yang diberikan anggaran banyak oleh pemerintah, jadi kita takut sekali disitu ada penyimpangan," bebernya.(RMI/HRU)

BANTEN
162 Warga Baduy Terindikasi TBC dari Hasil Rontgen, Srikandi PLN UID Banten Turun Beri Pendampingan

162 Warga Baduy Terindikasi TBC dari Hasil Rontgen, Srikandi PLN UID Banten Turun Beri Pendampingan

Sabtu, 21 November 2026 | 07:23

Hasil pemeriksaan rontgen terhadap 259 warga di wilayah Baduy, Kabupaten Lebak, pada April 2026 menunjukkan 162 orang memiliki gambaran radiologi yang mengarah pada tuberkulosis (TBC).

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

NASIONAL
Menaker Minta Perusahaan Rekrut Tenaga Kerja Disabilitas Bukan karena Kasihan

Menaker Minta Perusahaan Rekrut Tenaga Kerja Disabilitas Bukan karena Kasihan

Kamis, 19 November 2026 | 21:05

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong perluasan akses pelatihan dan kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill