TANGERANGNEWS.com-Para guru honorer kategori 2 (K2) meradang karena ditolak Pemkot Tangerang ketika mendaftar penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ratusan tenaga pendidik itu sempat mengadukan aspirasinya ke DPRD setempat untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut pada Kamis (21/2/2019). Namun hingga kini, tidak menemukan titik terang.
Merasa tak puas dengan hasil pertemuan itu, para guru yang mengajar murid SD ini berencana menggeruduk kediaman Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah pada Jumat (22/2/2019) pagi. Namun rencana itu batal.
Menanggapi keluh kesan para pahlawan tanpa jasa itu, Arief R Wismansyah menyebutkan bahwa dirinya tela berkordinasi dengan Pemprov Banten terkait persoalan seleksi P3K.
"Ditunggu nanti tanggal mainnya. Jadi kan kemarin masalah anggaran, kita sudah konsultasi nih ada bukti WA-nya (pesan WhatsApp) ke Provinsi," ujar Arief usai peresmian Sentra Oleh-oleh di Jalan Veteran Raya, Kota Tangerang.
Arief mengatakan, dalam koordinasi dengan Pemrov Banten beberapa waktu lalu, Pemkot Tangerang diusulkan untuk sama-sama tidak menggelar seleksi P3K karena terkendala anggaran.
Menurutnya, rencana upah P3K akan ditanggung pemerintah pusat. Namun ketika detik-detik seleksi, pemerintah daerah yang mesti menanggungnya.
"Provinsi enggak menyelenggarakan katanya. Jadi kan kita ngikut," ucapnya.
Namun rupanya meskipun gaji ditanggung pemerintah daerah, sejumlah daerah pun masih tetap menggelar seleksi P3K dengan menggunakan anggaran perubahan.
"Nah ternyata daerah lain melaksanakan karena anggarannya dilakukan di perubahan," jelasnya.
Arief menambahkan, bahwa ia tengah menjalani komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan akan melapor ke Presiden Jokowi karena kebetulan tengah berkunjung di kawasan Tangsel.
"Jadi sekarang kita koordinasi, saya tadi kirim WA ke Pak Moeldoko belum mendapat balasan. Mudah-mudah saya laporkan Pak Presiden. Tapi tadi dari BKN silahkan mempersilahkan. Doain saja semoga bisa terlaksanakan,' paparnya.(RAZ/HRU)
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang kembali meluncurkan program diskon dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat.
TODAY TAG
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras terhadap oknum guru SDN 01 Rawa Buntu, Serpong yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
