Connect With Us

Guru Honorer Meradang Soal P3K, Arief: Tunggu Tanggal Mainnya

Achmad Irfan Fauzi | Jumat, 22 Februari 2019 | 16:04

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com-Para guru honorer kategori 2 (K2) meradang karena ditolak Pemkot Tangerang ketika mendaftar penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ratusan tenaga pendidik itu sempat mengadukan aspirasinya ke DPRD setempat untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut pada Kamis (21/2/2019). Namun hingga kini, tidak menemukan titik terang.

Merasa tak puas dengan hasil pertemuan itu, para guru yang mengajar murid SD ini berencana menggeruduk kediaman Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah pada Jumat (22/2/2019) pagi. Namun rencana itu batal.

Menanggapi keluh kesan para pahlawan tanpa jasa itu, Arief R Wismansyah menyebutkan bahwa dirinya  tela berkordinasi dengan Pemprov Banten terkait persoalan seleksi P3K.

"Ditunggu nanti tanggal mainnya. Jadi kan kemarin masalah anggaran, kita sudah konsultasi nih ada bukti WA-nya (pesan WhatsApp) ke Provinsi," ujar Arief usai peresmian Sentra Oleh-oleh di Jalan Veteran Raya, Kota Tangerang.

Arief mengatakan, dalam koordinasi dengan Pemrov Banten beberapa waktu lalu, Pemkot Tangerang diusulkan untuk sama-sama tidak menggelar seleksi P3K karena terkendala anggaran.

Menurutnya, rencana upah P3K akan ditanggung pemerintah pusat. Namun ketika detik-detik seleksi, pemerintah daerah yang mesti menanggungnya.

"Provinsi enggak menyelenggarakan katanya. Jadi kan kita ngikut," ucapnya.

Namun rupanya meskipun gaji ditanggung pemerintah daerah, sejumlah daerah pun masih tetap menggelar seleksi P3K dengan menggunakan anggaran perubahan.

"Nah ternyata daerah lain melaksanakan karena anggarannya dilakukan di perubahan," jelasnya.

Arief menambahkan, bahwa ia tengah menjalani komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan akan melapor ke Presiden Jokowi karena kebetulan tengah berkunjung di kawasan Tangsel.

"Jadi sekarang kita koordinasi, saya tadi kirim WA ke Pak Moeldoko belum mendapat balasan. Mudah-mudah saya laporkan Pak Presiden. Tapi tadi dari BKN silahkan mempersilahkan. Doain saja semoga bisa terlaksanakan,' paparnya.(RAZ/HRU)

KAB. TANGERANG
Pemuda di Kosambi Ditangkap Edarkan 1.918 Obat Keras Ilegal

Pemuda di Kosambi Ditangkap Edarkan 1.918 Obat Keras Ilegal

Kamis, 6 Agustus 2026 | 13:42

1.918 butir obat keras jenis Tramadol dan Hexymer dalam operasi yang dilakukan di wilayah Kosambi, Kabupaten Tangerang.

KOTA TANGERANG
Kejari Kota Tangerang Tetapkan Pejabat PT Angkasa Pura Kargo Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Charter Pesawat

Kejari Kota Tangerang Tetapkan Pejabat PT Angkasa Pura Kargo Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Charter Pesawat

Rabu, 5 Agustus 2026 | 21:22

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang kembali menetapkan satu tersangka baru dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Kargo (PT APK).

TANGSEL
Polsek Serpong Musnahkan 46 Juta Butir Obat Keras Ilegal Senilai Rp230 Miliar

Polsek Serpong Musnahkan 46 Juta Butir Obat Keras Ilegal Senilai Rp230 Miliar

Selasa, 4 Agustus 2026 | 18:52

Polsek Serpong, Polres Tangerang Selatan (Tangsel) memusnahkan sebanyak 46 juta butir obat keras golongan G dengan berbagai jenis. Obat keras itu merupakan hasil penggerebekan gudang di Jalan Raya Bogor, kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill