TANGERANGNEWS.com—BPJS Ketenagakerjaan gencar mengajak pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tangerang untuk menjadi peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kabid Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol Achmad Feisal Santoso mengatakan, jika menjadi peserta, selama menjalankan aktivitas kerjanya para pelaku UMKM akan terlindungi dari risiko kerja.
"Kami memang fokus mencakup kepesertaan pelaku UMKM agar tercover BPJS," ujarnya dalam sosialisasi penguatan UMKM se-Kota Tangerang di aula gedung Cisadane, Kota Tangerang, Kamis (15/8/2019).
Ia mengungkapkan, dari 12 ribu pelaku UMKM di Kota Tangerang, hanya sekitar 20 persen yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Sementara pengusaha besar hampir 95 persen sudah jadi peserta semua," ucapnya.
Baca Juga :
Ia menuturkan, pihaknya mendorong bisnis para pelaku UMKM berkembang sehingga lapangan pekerjaan terbuka luas.
"Dengan bisnis berkembang otomatis lapangan kerja bertambah dan kepesertaan bertambah," katanya.
Ia menambahkan, menjadi peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat bermanfaat karena dapat terlindungi risiko kerja.
"Jadi, peserta yang diperoleh itu dua program, kecelakaan kerja dan kematian. Apabila risiko kecelakaan dapat pengobatan dan santunan. Jika kematian kami beri santunan Rp24 juta plus beasiswa Rp12 juta," tuturnya.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Herman Suwarman menambahkan, pihaknya mendorong para pelaku UMKM untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kami mendorong kepesertaan UMKM untuk BPJS karena banyak manfaatnya," pungkasnya.(RMI/HRU)
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) menyebut sebanyak 40 perusahaan yang bergerak di sektor baja yang ada di Indonesia melakukan pengemplangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak tahun 2016.
Proses pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP masih berlangsung hingga 28 Februari 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
