TANGERANGNEWS.com—Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Tangerang terpilih periode 2019-2024 resmi dilantik sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui penetapan KPU.
Gatot Wibowo pun ditunjuk menjadi Ketua DPRD Kota Tangerang sementara. Sedangkan jabatan Wakil Ketua diemban Turidi Susanto.
Gatot merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang. Sedangkan Turidi Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Tangerang.
Kedua partainya menjadi pemenang dalam kontestasi pemilu di Kota Tangerang. PDI Perjuangan memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kota Tangerang, yaitu 10 kursi. Disusul Partai Gerindra yang memperoleh 8 kursi.
Partai perolehan kursi terbanyak lainnya yaitu PKS dengan perolehan 6 kursi dan Partai Golkar 6 kursi.
BACA JUGA:
Sehingga secara otomatis, jabatan ketua dan wakil ketua bakal diemban oleh empat perwakilan partai pemenang tersebut.
"Hari ini kita betul-betul menjadi wakil rakyat Kota Tangerang. Tinggal agenda-agenda yang sudah menanti ini harus kita selesaikan," ujar Gatot.
Gatot mengatakan, tahapan pertama yang akan dilakukan adalah menggelar rapat dengan fraksi-fraksi untuk menentukan pimpinan DPRD definitif.
"Kami secepatnya akan kordinasi dan rapat karena kita harus segera mengantarkan pimpinan definitif agar agenda-agenda yang lain tidak terkendala," kata Gatot.
Menurutnya, pimpinan DPRD definitif harus segera dibentuk secepatnya. Gatot menargetkan proses pembentukan pimpinan DPRD definitif sebulan mendatang.
"Saya sih berharap secepat mungkin. Ya, mudah-mudahan tidak sampai sebulan pimpinan definitif ditetapkan," ucapnya.(RAZ/RGI)
ASN Kota Tangerang Ian Chavidz Rizqiullah resmi terpilih sebagai Ketua alumni IPDN Angkatan 22 Adipati periode 2026-2030. Ia unggul telak dalam pemilihan yang digelar secara daring melalui sistem voting elektronik.
TODAY TAG
Persita Tangerang akan menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 di Banten International Stadium, Minggu, 10 Mei 2026, pukul 15.30 WIB.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mengevaluasi sejumlah jurusan di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan kebutuhan dunia kerja.
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews