Connect With Us

Tolak RUU KUHP, Jurnalis Kota Tangerang Unjuk Rasa

Achmad Irfan Fauzi | Kamis, 26 September 2019 | 19:51

Suasana para Jurnalis yang berunjuk rasa di depan Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. (TangerangNews/2019 / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com—Belasan jurnalis menggelar aksi unjuk rasa meminta DPR RI dan pemerintah membatalkan RUU KUHP yang dinilai mengkebiri kebebasan pers.

Dalam aksi yang berlangsung di depan Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang itu, para jurnalis juga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kekerasan oknum aparat terhadap sejumlah jurnalis saat meliput aksi unjuk rasa mahasiswa.

Suasana para Jurnalis yang berunjuk rasa di depan Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Koordinator aksi, Randy mengatakan, pasal-pasal dalam RUU KUHP tersebut bakal berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja jurnalis. 

"Jika revisi tersebut disahkan dan menjadi undang undang tidak menutup kemungkinan insan pers bakal dibungkam saat seperti orde baru," terang Randy usai aksi, Kamis (26/9/2019). 

Menurutnya, tanpa kebebasan pers dan berekspresi, maka demokrasi yang diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan akan berjalan mundur. 

Baca Juga :

"Pada intinya kami menolak, karena pasal ini dianggap mengkebiri kebebasan kalangan insan pers untuk mengekspresikan karya jurnalistik mereka," imbuh Randy. 

Aksi berlangsung alot. Namun begitu, para jurnalis sempat membakar ban. Peserta aksi juga ditemui anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Andri S. Permana.

Andri mengatakan bahwa pihaknya berjanji akan menerima masukan-masukan dari para insan pers. 

"Kami juga akan menyampaikan aspirasi teman-teman wartawan ini kepada bapak Presiden RI Jokowi dan pimpinan DPR RI," katanya.

Adapun pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, kemudian Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

Ketiga, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, keempat Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, kelima Pasal 263 tentang berita tidak pasti, keenam Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan.

Ketujuh, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, kedelapan Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, sembilan Pasal 440 tentang pencemaran nama baik, terakhir Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.(RMI/HRU)

MANCANEGARA
Dampak Perang Timur Tengah, Prabowo Sebut Indonesia Harus Siap-siap

Dampak Perang Timur Tengah, Prabowo Sebut Indonesia Harus Siap-siap

Selasa, 10 Maret 2026 | 09:21

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.

WISATA
Pulau Sangiang Banten Kini Terkoneksi 4G Telkomsel, Bisa Tetap Update Selama Liburan

Pulau Sangiang Banten Kini Terkoneksi 4G Telkomsel, Bisa Tetap Update Selama Liburan

Selasa, 17 Maret 2026 | 15:35

Pulau Sangiang, sebuah pulau tersembunyi di tengah Selat Sunda, kini tak lagi terisolasi jaringan internet.

HIBURAN
Libur Paskah 2026 Kapan? Ini Daftar Tanggal Merah April dan Long Weekend

Libur Paskah 2026 Kapan? Ini Daftar Tanggal Merah April dan Long Weekend

Kamis, 26 Maret 2026 | 14:24

Pemerintah menetapkan peringatan Jumat Agung dan Paskah sebagai libur nasional pada April 2026. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026,

BISNIS
Kapan Bank Mandiri dan BCA Buka Lagi Usai Lebaran 2026? Ini Jadwalnya

Kapan Bank Mandiri dan BCA Buka Lagi Usai Lebaran 2026? Ini Jadwalnya

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:21

Layanan kantor cabang Bank Mandiri dan BCA masih tutup selama periode libur Lebaran 2026 dan baru akan kembali beroperasi normal pada 25 Maret 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill