Connect With Us

Fitra Sebut Serapan Anggaran Pemkot Tangerang Lamban

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 11 November 2019 | 18:48

Manager Advokasi Seknas Fitra, Ervyn Kaffah. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com—LSM Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyebut serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tahun 2019 lamban.

Manager Advokasi Seknas Fitra, Ervyn Kaffah mengungkapkan, berdasarkan data LKPP, serapan anggaran Pemkot Tangerang hingga Akhir Oktober 2019 baru mencapai 50,81 persen.

Jika dibandingkan dengan target yang disusun oleh Pemkot, terjadi deviasi yang sangat besar mencapai 34,02 persen.

Menurutnya, serapan anggaran dan progres fisik kegiatan APBD adalah indikator sederhana yang dapat digunakan untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan.

"Publik bisa menilai kinerja pimpinan pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa dan birokrasi yang dipimpinnya dengan melihat progres serapan anggaran daerah ini. Kalau serapan anggarannya lelet, itu gambaran pemerintahan yang lamban bekerja," ujarnya saat dikonfirmasi TangerangNews, Senin (11/11/2019).

Ervyn menuturkan, serapan anggaran yang lamban menunjukkan bahwa masih belum efektifnya kinerja sistem pengendalian kegiatan APBD di Kota Tangerang.

"Dengan mengecualikan adanya praktek perencanaan yang buruk, maka leletnya serapan anggaran ini menggambarkan pengendalian kegiatan APBD belum berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia menilai serapan anggaran Pemkot Tangerang relatif normal pada triwulan pertama. Namun, pada triwulan kedua dan ketiga justru lamban.

"Jadi, mesin birokrasi di Tangerang ini seperti mobil yang tak punya gas, tak juga naik kecepatannya," ujarnya.

Ia pun menyarankan, agar pejabat terkait di lingkungan Pemkot Tangerang melakukan analisis mendalam mengenai sebab leletnya serapan anggaran daerah ini.

Karena selain menggambarkan kinerja yang belum memuaskan, kata dia, dampak leletnya serapan anggaran dapat berakibat pelaksanaan proyek akan menumpuk pada akhir tahun.

Hal ini menurut dia dapat berkonsekuensi rendahnya ketelitian dalam pelaksanaan pekerjaan (kualitas barang jasa yang dihasilkan) dan rentan korupsi.

"Hal yang sudah pasti terjadi adalah adanya kerugian yang ditanggung publik, karena fasilitas pelayanan publik yang diadakan atau dibangun terlambat dinikmati oleh masyarakat," paparnya.

Pada tahun 2019 ini anggaran Pemkot Tangerang senilai Rp5,002 triliun, terdiri atas  belanja tidak langsung (BTL) mencapai Rp1,571 triliun dan belanja langsung (BL) sebesar Rp3,430 triliun.(MRI/RGI)

TEKNO
Dukung Ekosistem EV, PLN Sabet Gelar Booth Pameran Terfavorit di GIIAS 2026

Dukung Ekosistem EV, PLN Sabet Gelar Booth Pameran Terfavorit di GIIAS 2026

Minggu, 9 Agustus 2026 | 19:31

Ajang pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 resmi menutup rangkaian kegiatannya melalui malam penghargaan Exhibitor Night yang dihelat di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

BISNIS
Semarak HUT RI, HSB Investasi Trading Cup Tantang Trader Asah Strategi Finansial

Semarak HUT RI, HSB Investasi Trading Cup Tantang Trader Asah Strategi Finansial

Senin, 10 Agustus 2026 | 19:28

Dinamika pasar keuangan yang bergerak cepat menuntut para trader untuk terus meningkatkan kapasitas, baik dalam membaca peluang maupun mengendalikan risiko.

KAB. TANGERANG
Asmara Terlarang Picu Pembunuhan Wanita yang Direkayasa Jadi Bunuh Diri di Pasar Kemis

Asmara Terlarang Picu Pembunuhan Wanita yang Direkayasa Jadi Bunuh Diri di Pasar Kemis

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:57

Jajaran Polresta Tangerang akhirnya mengungkap motif di balik kasus pembunuhan berencana terhadap seorang wanita berinisial R, 29, yang jasadnya ditemukan di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill