Connect With Us

Besok, Buruh Kota Tangerang Turunkan 5.000 Massa Tolak Omnibus Law

Achmad Irfan Fauzi | Selasa, 21 Januari 2020 | 19:29

Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten Dedi Sudarajat, saat berorasi dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. (TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com–Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan menggelar demo besar-besaran di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Rabu (22/1/2020) besok. Imbasnya, lalu lintas di Kota Tangerang pun diklaim akan lumpuh. 

"Kami sampaikan maaf kepada masyarakat karena besok dipastikan Kota Tangerang lumpuh akibat demo," ujar Dedi Sudarajat, Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten, Selasa (21/1/2020).

Ia juga mengeklaim demo menolak pembentukan Omnibus Law untuk Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini akan diiikuti 5.000 buruh. 

"Hampir semua karyawan akan ikut total demo ini. Jadi, kami menolak Omnibus Law Ketenagakerjaan karena sistem ini menghancurkan kesejahteraan buruh," katanya. 

Ia menyebut aksi ini akan melumpuhkan lalu lintas di Kota Tangerang. Pasalnya, para buruh akan bergerak dari sejumlah titik. Terlebih, kata dia, bentuk aksi dilakukan dengan long march atau massa konvoi kendaraan.

Adapun konvoi dimulai dari wilayah barat dan timur Tangerang dengan titik temu massa di bilangan Tanah Tinggi untuk bersama-sama menuju Gedung DPRD Kota Tangerang di kawasan Puspemkot Tangerang. 

"Mulai pukul 6 pagi, satgas serikat pekerja mulai menduduki semua pintu kawasan industri di Kota Tangerang," tutur Dedi. 

Dedi menambahkan bahwa dalam aksi unjuk rasa ini pihaknya layangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian beberapa hari lalu.

"Jadi, jika polisi membubarkan, jelas kami akan melawan," pungkasnya.(RMI/HRU)

PROPERTI
Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 17:18

Memasuki usianya yang ke-39 di industri properti Tanah Air, LippoLand terus memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

AYO! TANGERANG CERDAS
Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Jumat, 25 September 2026 | 10:54

Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill