Menaker Tegaskan AI Bukan Penyebab Utama PHK
Selasa, 28 Juli 2026 | 20:15
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence /AI) kerap dianggap sebagai ancaman hilangnya lapangan pekerjaan.
TANGERANGNEWS.com—Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Tangerang menggelar aksi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).
Massa aksi yang awalnya akan ke gedung DPR RI itu dijegal pihak Kepolisian di Cipondoh. Setelah berorasi di Tugu Adipura, mereka kemudian merangsek ke kantor Polres Metro Tangerang Kota.
Mereka meminta kepada pihak Kepolisian untuk tidak menjegal rombongan mahasiswa dari Kota Tangerang yang hendak berangkat menuju gedung DPR RI di Jakarta. Jika dijegal, mahasiswa menyebut akan melakukan perlawan.

Baca Juga :
"Kami minta besok polisi jangan ikut campur, jangan dihalangi. Kalau besok dihalangi kami lawan," ujar Ari Dwi, koordinator aksi mahasiswa Tangerang dalam pengeras suara.
Hari ini, para mahasiswa dari Kota Tangerang sempat berupaya mendatangi gedung DPR RI. Namun ketika diperjalanan tepatnya di Cipondoh, rombongan mahasiswa mendapat penjegalan oleh aparat Kepolisian.

Tak berhasil ke gedung DPR RI, para mahasiswa akhirnya menyemut di kawasan Tugu Adipur, Jalan Veteran Kota Tangerang. Dalam aksinya, selain berorasi, mereka juga membakar ban.
Setelah itu, mereka mendatangi kantor Polres Metro Tangerang Kota. Mahasiswa menyerukan kalau tugas Kepolisian adalah mengayomi masyarakat.
"Tugasmu mengayomi," teriak Dwi.
Mahasiswa juga menyebut jangan sampai institusi keamanan negara dijadikan alat untuk menindas rakyat.
"Aparat Kepolisian dan TNI menjadi alat untuk menindas rakyat," imbuhnya. (RMI/RAC)
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence /AI) kerap dianggap sebagai ancaman hilangnya lapangan pekerjaan.
TODAY TAGPenyelenggaraan Festival Cisadane 2026 Kota Tangerang resmi berakhir dengan antusiasme masyarakat yang meriah.
Ketersediaan pasokan listrik yang melimpah menjadi salah satu modal utama Provinsi Banten dalam menarik investasi baru.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews