Connect With Us

Pencemaran Sungai Poris Gaga Tangerang Dicek Aktivis & Dinas LH, Pencemar Bisa Dipidana & Denda Rp3 M

Achmad Irfan Fauzi | Kamis, 17 Juni 2021 | 15:52

Aktivis lingkungan dari Banksasuci dan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mengunjungi serta melakukan pengecekan Sungai Poris Gaga Baru, Kota Tangerang, Kamis 17 Juni 2021. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Aktivis lingkungan dari Banksasuci dan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah melakukan pengecekan atas dugaan pencemaran Sungai Poris Gaga Baru, Kota Tangerang, Kamis 17 Juni 2021. 

"Pada Pukul 11.00 WIB kami menyisir lokasi yang dimaksud dan mendapati lokasi di bawah Jembatan Merah Poris, berdasarkan keterangan warga RT 01/01 Poris Gaga Baru, Jamaludin bahwa air pekat berwarna merah terlihat sejak pagi hari pada tanggal 16/6 hingga malam hari sedangkan pada pagi hari tanggal 17/6 aliran air menjadi pekat hitam, sumber pencemaran diduga dari aliran yang bersumber dari salah satu industri di Jalan pembangunan 1," jelas Ade Yunus, Direktur Banksasuci.

 

Menurutnya, petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengambil sampel air yang diduga tercemar limbah tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Tampak Sungai Poris Gaga Baru, Kota Tangerang, Kamis 17 Juni 2021.

"Kita sudah minta Dinas LH untuk segera ditindaklanjuti dan dilakukan penindakan secara tegas low enforcement,  agar ada efek jera," katanya.

Ade menegaskan, industri yang sengaja membuang limbah tanpa diolah ke sungai sudah masuk tindakan pidana. Bahkan, bisa dianggap kejahatan luar biasa karena mencemari lingkungan. 

Berdasarkan peristiwa tersebut, kata Ade, ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. 

Aktivis lingkungan dari Banksasuci saat mengunjungi Sungai Poris Gaga Baru, Kota Tangerang, Kamis 17 Juni 2021.

Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH. 

Adapun bunyi Pasal 60 UU PPLH, "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin."

Sedangkan bunyi Pasal 104 UU PPLH, "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." (RED/RAC)

KAB. TANGERANG
Bupati Tangerang Lantik 22 Pengurus Cabor KONI, Tekankan Pembinaan Atlet Sejak Dini

Bupati Tangerang Lantik 22 Pengurus Cabor KONI, Tekankan Pembinaan Atlet Sejak Dini

Senin, 3 November 2025 | 20:52

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid secara resmi melantik 22 pengurus cabang olahraga (cabor) yang tergabung dalam KONI Kabupaten Tangerang untuk masa bakti 2025–2029, Senin 3 November 2025.

TEKNO
Tidak Disangka, 10 Provinsi Ini Masih Gunakan Telepon Kabel, Banten Nomor 4

Tidak Disangka, 10 Provinsi Ini Masih Gunakan Telepon Kabel, Banten Nomor 4

Senin, 3 November 2025 | 19:39

Di tengah era serba digital dan dominasi ponsel pintar, penggunaan telepon kabel ternyata belum sepenuhnya punah di Indonesia.

AYO! TANGERANG CERDAS
Banten Jadi Provinsi dengan Mahasiswa Aktif Terbanyak, Tembus 1,6 Juta

Banten Jadi Provinsi dengan Mahasiswa Aktif Terbanyak, Tembus 1,6 Juta

Minggu, 20 Juli 2025 | 11:19

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Banten menjadi provinsi dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 1.687.634 mahasiswa per tahun 2024.

OPINI
Birokrasi Lumpuh di Era VUCA Akibat Ajal Meritokrasi dan Kronisme Lokal

Birokrasi Lumpuh di Era VUCA Akibat Ajal Meritokrasi dan Kronisme Lokal

Jumat, 31 Oktober 2025 | 12:05

Sistem birokrasi Indonesia pasca-reformasi dibangun di atas optimisme tinggi terhadap meritokrasi. Konsep ini, yang secara ilmiah berarti sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kinerja (merit), tertuang dalam UU ASN

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill