TANGERANGNEWS.com-DPD PKS Kota Tangerang mengirimkan surat terbuka kepada Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah terkait penanganan pandemi COVID-19.

"Ya, Senin kemarin kami sudah mengirimkan surat terbuka ke wali kota yang ditandatangani langsung oleh saya dan ketua fraksi," ujar Ketua DPD PKS Kota Tangerang Arief Wibowo saat ditemui di bilangan Cipondoh, Kota Tangerang, Rabu 21 Juli 2021.

Surat tersebut berisi sejumlah poin yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Tangerang.

PKS merasa prihatin karena menyaksikan eskalasi pandemi COVID-19 yang semakin meluas.

"Masyarakat banyak yang tidak dapat rumah sakit. Bahkan, mertua Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Pak Tengku juga sulit dapat RS yang akhirnya meninggal. Itu buat saya menyedihkan," ucapnya.

PKS menyoroti penanganan warga yang melakukan isolasi mandiri karena terjangkit atau memiliki gejala COVID-19.

Isolasi mandiri bagi warga di rumah atau kediaman dengan kapasitas yang minim tentunya sangat tidak efektif.

Imbasnya, hanya berpotensi menambah kasus COVID-19 lewat klaster keluarga.

"Lebih baik Pemerintah Kota Tangerang mengkonversi gedung pemerintah, seperti SD, GOR untuk menjadi pusat isolasi. Kalau perlu komunikasi ke pemerintah provinsi untuk membikin pusat isolasi di lapangan dan termonitor secara saksama," jelasnya.

Arief menuturkan, kantor PKS Kota Tangerang siap dimanfaatkan sebagai ruang isolasi bagi masyarakat.

Hal ini sebagai upaya untuk membantu pemerintah untuk ikut berkontribusi menangani pandemi COVID-19.

"Kami ingin jika diizinkan Dinkes dan di bawah koordinasi pemerintah, kami akan jadikan kantor sebagai tempat isolasi. Bed dan oksigen sudah kami siapkan," tuturnya.

PKS juga menyoroti ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup dengan memberdayakan siswa atau mahasiswa di akademi kesehatan.

"Tentunya hal ini juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Kalau perlu rekrutmen juga relawan dari unsur ormas," katanya.

Arief menambahkan, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk membuka hotline darurat pangan bagi warga. Menurutnya, jangan sampai ada warga yang kelaparan.

"Jadi, siapa yang butuh makan telepon lewat hotline itu. Saya kira ini merupakan terobosan. Artinya pemerintah aktif. Enggak nunggu birokrasi. Harus jemput bola. Makanannya bisa beli di PKL, kan bisa membantu mereka juga," pungkasnya.