Connect With Us

Aktivis Lingkungan Surati Wali Kota Tangerang Terkait TPA Liar di Neglasari

Achmad Irfan Fauzi | Rabu, 1 September 2021 | 14:29

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) liar di sisi Sungai Cisadane, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Rabu 1 September 2021. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Persoalan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) liar di sisi Sungai Cisadane, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang masih menjadi sorotan.

Komunitas Saba Alam Indonesia Hijau (SAIH) pun melayangkan surat kepada Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah lantaran keberadaan TPA liar sudah sangat berdampak.

Ketua SAIH Pahrul Roji mengatakan, berdasarkan hasil Kajian Tim Riset dan Advokasi Pegiat Lingkungan SAIH Foundations, ditemukan lima titik TPA.

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) liar di sisi Sungai Cisadane, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Rabu 1 September 2021.

Liar di bantaran sungai Cisadane akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab. Letaknya berada di Jalan Iskandar Muda Kota Tangerang, di sekitar TPA Rawa Kucing.

"Terjadi penumpukan sampah setinggi 25 meter dan mengalami longsor ke permukaan Sungai Cisadane, berkontribusi menambah rumit permasalahan sampah laut akibat pengelolaan sampah daratan yang tidak efektif," ujarnya, Rabu 1 September 2021.

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) liar di sisi Sungai Cisadane, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Rabu 1 September 2021.

Menurut Arul, kondisi tersebut jangan berlarut-larut dibiarkan. Sebab, ada sejumlah aturan yang harus diterapkan.

Aturan itu diantaranya UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) liar di sisi Sungai Cisadane, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Rabu 1 September 2021.

Lalu. Perda Banten No 8/2011 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Serta Perpres No 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 187, 188, 202, serta 203 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai Kejahatan Lingkungan.

"Berdasarkan hal tersebut, kita meminta Pemerintah Kota Tangerang dengan segera melakukan revitalisasi lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar, juga melakukan penutupan lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar," tegasnya.

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) liar di sisi Sungai Cisadane, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Rabu 1 September 2021.

Pihaknya juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang untuk segera memberi pendampingan kepada pengelola tempat pembuangan sampah liar tersebut.

SAIH berharap pemerintah tidak diam begitu saja tanpa ada penyelesaian masalah sampah di Kota Tangerang. "Persoalan hari ini yang terjadi akibat pembiaran, dampaknya sungai menjadi tercemar," pungkasnya.

OPINI
Kepemimpinan Otentik Kepala Daerah

Kepemimpinan Otentik Kepala Daerah

Senin, 28 April 2025 | 17:39

Pilkada Serentak 2024 melahirkan Banyak Kepala daerah Terpilih sebagai Pemimpin Politik di daerah. Dampaknya adalah budaya retreat atau Pembekalan Yang dilaksanakan oleh Presiden RI melalui kementerian Dalam Negri kepada kepala daerah terpilih

KAB. TANGERANG
Gedung Pengujian KIR Tercanggih Se-Indonesia Hadir di Legok Tangerang

Gedung Pengujian KIR Tercanggih Se-Indonesia Hadir di Legok Tangerang

Rabu, 30 April 2025 | 23:16

Gedung Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) UPTD Legok, Kabupaten Tangerang resmi beroperasi, Rabu 30 April 2025.

BISNIS
Naik 99,56 Persen, J Trust Bank Catat Laba Bersih Rp87,83 Miliar di Kuartal I 2025

Naik 99,56 Persen, J Trust Bank Catat Laba Bersih Rp87,83 Miliar di Kuartal I 2025

Selasa, 29 April 2025 | 19:55

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) melanjutkan kinerja positif dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp87,83 miliar dalam Laporan Keuangan Kuartal I tahun 2025.

AYO! TANGERANG CERDAS
Kebijakan Baru, Guru Wajib Belajar Sehari dalam Seminggu 

Kebijakan Baru, Guru Wajib Belajar Sehari dalam Seminggu 

Jumat, 25 April 2025 | 13:22

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTK) menerbitkan kebijakan baru yang mewajibkan guru dari seluruh jenjang pendidikan

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill