Connect With Us

KSPN Banten Bakal Lawan Tantangan Gubernur Banten soal UMK 2022

Achmad Irfan Fauzi | Selasa, 21 Desember 2021 | 17:02

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Banten menggelar rapat kerja wilayah (Rakerwil) 2021 di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Selasa 21 Desember 2021. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Banten menggelar rapat kerja wilayah (Rakerwil) 2021 di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Selasa 21 Desember 2021.

Dalam rakerwil tersebut, upah pekerja menjadi sorotan. Pasalnya, kenaikan upah untuk tahun 2022 di Banten, tidak sesuai dengan tuntutan buruh.

"Di Rakerwil ini memungkinkan kita membuat rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pimpinan wilayah, tadikan soal upah apakah kita sepakat untuk meminta agar Gubernur Banten menaikkan upah dari 0,98 persen menjadi 5 persen. Kalau anggota sidang ini merekomendasikan, pimpinan wilayah harus melaksanakan itu," jelas Lilis M Usman, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pendidikan DPW KSPN Banten.

Menurutnya, keputusan gubernur Banten terkait UMK 2022 tidak sesuai dengan keinginan buruh yang meminta naik sebesar 5,4 persen.

"Sebetulnya sudah diputuskan melalui SK provinsi, tapi Gubernur Banten kan nantangin bahwa bagi buruh yang tidak terima dengan putusan itu silahkan perusahaannya merekrut karyawan baru, artinya kan itu PHK. Tapi apakah itu akan diamkan, kan tidak. Masa iya buruh diamkan. Dengan cara apapun melakukan upaya dengan advokasi supaya gubernur paham menaikan upah itu menjadi kebutuhan," katanya.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Banten menggelar rapat kerja wilayah (Rakerwil) 2021 di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Selasa 21 Desember 2021.

Meski telah diputuskan, pihaknya akan terus berupaya agar UMK 2022 di Banten sesuai dengan kebutuhan hidup para buruh. Dia juga menyebut akan melakukan survei pasar, yang hasilnya akan disampaikan ke Gubernur Banten.

"Misalnya kami survei kecil soal kenaikan sembako, di mana kita akan menghitung dengan upah yang diberikan sekarang masih bisa mencukupi kehidupan atau tidak. Kalau tidak mencukupi, kita akan beritahu ke gubernur ini sebetulnya yang dituntut realita, di mana kemampuan daya beli mereka (buruh) tidak mampu," ungkapnya.

Lilis menambahkan, upah yang diberikan kepada kaum buruh akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, bahkan nasional.

"Kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi daerah, maka sesungguhnya dengan tidak menaikkan upah buruh itu pertumbuhan ekonomi daerah akan turun juga bahkan tidak akan naik. Karena transaksi yang dilakuan teman-teman buruh, maka itulah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kalau pengusaha mah kan belanjanya di Singapura," pungkasnya.

KOTA TANGERANG
Pemkot Tangerang Minta Warga Jangan Asal Beli Hewan Kurban, Cek Dulu Stiker Resminya

Pemkot Tangerang Minta Warga Jangan Asal Beli Hewan Kurban, Cek Dulu Stiker Resminya

Kamis, 14 Mei 2026 | 14:53

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang Muhdorun mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membeli hewan kurban dan memastikan lapak penjualan memiliki stiker resmi dari Pemkot Tangerang.

TEKNO
AI Helita Tangsel Respon Keluhan Warga Hanya dalam 49 Milidetik, Sudah Terima 4 Ribu Pesan

AI Helita Tangsel Respon Keluhan Warga Hanya dalam 49 Milidetik, Sudah Terima 4 Ribu Pesan

Kamis, 14 Mei 2026 | 10:06

Helita, asisten digital berbasis Artificial Intelligence (AI) milik Pemkot Tangsel, langsung menjadi primadona baru sejak dirilis.

SPORT
Carlos Pena Bongkar Titik Lemah Persita Usai Dibantai Persijap

Carlos Pena Bongkar Titik Lemah Persita Usai Dibantai Persijap

Rabu, 13 Mei 2026 | 12:47

Pelatih Carlos Pena mengakui Persita Tangerang sedang menghadapi masalah serius di lini depan setelah kekalahan telak 0-3 dari Persijap Jepara pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 di Banten International Stadium.

BISNIS
Warga Banten Makin Jarang Pakai Uang Tunai, Transaksi QRIS Tembus Rp34 Triliun

Warga Banten Makin Jarang Pakai Uang Tunai, Transaksi QRIS Tembus Rp34 Triliun

Kamis, 14 Mei 2026 | 14:20

Penggunaan pembayaran digital di Provinsi Banten terus melonjak sepanjang awal 2026. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten mencatat nilai transaksi menggunakan QRIS mencapai lebih dari Rp34 triliun.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill