TANGERANGNEWS.com-Pedagang Pasar Induk Jatiuwung kecewa berat dengan Pemerintah dan DPRD Kota Tangerang, karena enggan menutup Pasar Induk Tanah Tinggi yang membuat usaha mereka mati.

Hal itu diungkapkan Yudi, salah seorang pedagang Pasar Induk Jatiuwung dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III dan perwakilan Pemerintah Kota Tangerang di Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis 17 Februari 2022.

Menurut Yudi, Pemerintah Kota Tangerang harusnya menutup Pasar Induk Tanah Tinggi yang tidak melengkapi izin usaha, tetapi malah merekomendasikan mereka agar melengkapi perizinan tersebut.

"Kita korban dari pernyataan-pernyataan Pemerintah Kota Tangerang bahwa Pasar Induk Tanah Tinggi ini tidak akan dikeluarkan izinnya, tapi sekarang malah dikeluarkan,” katanya. 

Dia tidak mengetahui apakah pihak yang mengeluarkan izin tersebut dari Pemerintah Kota Tangerang atau Pemerintah Pusat.

Kementerian Investasi/BKPM telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pasar Induk Tanah Tinggi. Menurut Yudi, NIB ini harus tidak mudah diterbitkan, namun harus ada pertimbangan khusus.

Karena itu, Yudi meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerbitan NIB Pasar Induk Tanah Tinggi ini. 

"22 tahun yang lalu, Kota Tangerang tidak seperti ini. Jadi, enggak bisa disamakan dengan sekarang. Harus ada kajian ulang," katanya.

Pedagang, kata Yudi, awalnya yakin Pemerintah dan DPRD Kota Tangerang bisa menyelesaikan permasalahan pedagang, tetapi kenyataannya mereka tidak mampu.

Menurutnya, 1.300 pedagang Pasar Induk Jatiuwung sekarang merana, karena pasar mereka sepi pengunjung. Pengunjung lebih memilih berbelanja ke Pasar Induk Tanah Tinggi yang berada di tengah kota.

"Kami pedagang yang tertib aturan sekarang malah jadi korban," ungkapnya.